UPAYA PENEKANAN BIAYA LOGISTIK DARI SISI PANDU DAN TUNDA

Jakarta-Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan (LSDP) menggelar webinar dengan tajuk Upaya Menurunkan Logistic Cost Dari Sisi Pandu Tunda pada Selasa (9/3). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menggali masukan, saran dan pandangan dari stakeholder terkait strategi transportasi laut dalam upaya menurunkan logistic cost dari sisi pandu tunda sehingga menghasilkan biaya logsistik yang mampu menciptakan peningkatan daya saing produk nasional.

“Melalui kegiatan ini kita akan membedah secara tuntas, komponen-komponen apa saja yang berpengaruh pada biaya logistik khusunya pandu dan tunda. Karena saat kita berbicara mengenai pandu dan tunda berarti kita berbicara tentang keselamatan dan kemanan pelayaran,” ujar Plt. Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris.

Salah satu rangkaian pelayanan di pelabuhan, pelaksanaan jasa pemanduan merupakan salah satu yang penting mendapat perhatian karena merupakan pemberian jasa pelayanan pertama dan terakhir yang diberikan kepada kapal yang akan berkunjung dan dan berangkat dari pelabuhan.

“Pengelolaan jasa pandu tunda yang baik akan membantu mempercepat pelayanan kapal, menjaga ketertiban, keselamatan dan keamanan lingkungan pelabuhan,” imbuhnya.

Penyelenggaraan pemanduan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal. Sesuai Peraturan tersebut, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan (OP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).

Kepala Puslitbang Transportasi LSDP, Gunung Hutapea menyebutkan bahwa biaya logistik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu biaya distribusi, biaya pergudangan dan biaya transportasi yang terdiri dari jasa pandu dan jasa tunda.

“Dalam rantai logistik pelabuhan, ada istilah waiting time, dimana semakin kecil waiting time maka kinerja bongkar muat di pelabuhan akan semakin baik, namun sebaliknya jika waiting time semakin lama maka dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian waktu tetapi juga biaya,” jelasnya.


Pelayanan Pandu dan Tunda

Sebagai upaya percepatan pelayanan pandu tunda dan efisiensi biaya logistik pemerintah menggunakan E-Pilotage sebagai salah satu alternatif. Konsep E-Pilotage yang dilaksanakan di perairan Indonesia pada dasarnya merupakan pemanduan yang dilaksanakan oleh Pandu dengan menggunakan VTS (Vessel Traffic Service) atau sebagai sarana bantu pemanduan sesuai dengan ketentuan internasional dan nasional.

Kasubdit pemanduan Direktorat Kepelabuhanan Dirjen Perhubungan Laut, Capt yohsua P.S.I Anthonie menjelaskan bahwa VTS memliki kapasitas untuk memberikan instruksi dalam Traffic Organization Service (TOS) hanya sebatas perintah secara umum dan hanya result oriented, sedangkan detail pelaksanaan dilakukan oleh Nahkoda atau Pilot. Selain itu, VTS Operations tidak dapat mengubah tanggung jawab penuh nahkoda terkait dengan keselamatan pelayaran serta tidak dapat mengganggu hubungan antara Nahkoda dan Pilot.

E-Pilotage sendiri dibagi menjadi tiga level, dimana pada level pertama pemanduan dilaksanakan oleh Pandu yang ditempatkan di VTS dan Pilot on Board, pada level dua pemanduan masih dilaksanakan oleh Pandu yang ditempatkan di VTS namun tidak ada Pilot on Board, dan di level ketiga pemanduan dilaksakan oleh Stasiun Pandu secara remote piloting menggunakan data dari VTS.

“Penerapan E-Pilotage ini penting dilakukan untuk meningkatkan peran stasiun VTS yang akan memandu lalu-lintas kapal. Selain itu, pemanduan bukan merupakan ijin, melainkan hak pemerintah dalam menjaga keselamatan, keamanan pelayaran yang dilimpahkan kepada BUP yang memenuhi syarat,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputy General Manager Pelayanan Kapal IPC Tanjung Priok, Teddy Gunawan, memaparkan bahwa, Pelindo II terus berupaya melakukan efisiensi biaya pelayanan pandu tunda dengan menjaga kinerja Pandu agar dapat memberikan pelayanan secara tepat waktu dengan menjaga Waiting Time for Pilot (WT).

“Kami berusaha agar kapal-kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Cabang Tanjung Priok tidak terlalu lama menunggu, karena jika terjadi delay akan menimbulkan cost tambahan. Sesuai dengan target kami, waiting time untuk pandu yakni 30 menit sementara standard yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 1 jam,” ujar Teddy.

Teddy menambahkan perlu adanya Marine Operating System (MOS) yang merupakan suatu layanan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas operasional Pemanduan, Penundaan dan fasilitas pendukungnya untuk perencanaan, penjadwalan, pencatatan, job order (dispatch) dan job execution melalui Mobile Device sehingga pelayanan terhadap kapal-kapal dapat maksimal serta diharapkan tercapainya cost efficiency dari seluruh mata rantai cost logistic di Pelabuhan.

Turut hadir dalam webinat kali ini,Ketua INAMPA Pasoroan Herman; Ketua DPW – I INAMPA Capt. Al Abrar; Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Maritim dan Kepelabuhan Harry Sutanto; KSOP Pelabuhan Panjang Tasilin; PT. SIP Lampung David Masruri; Wakil Ketua Umum V INSA, David Masruri; GM IPC Cab. Panjang Adi Sugiri; Direktur Utama PBP selaku BUP Mohamad Firmansyah; Direktur Lalu Lintas Angkatan Laut Capt. Antoni Arif.

Komentar