TANTANGAN UU TRANSPORTASI DI ERA TEKNOLOGI

Jakarta—Badan Litbang Perhubungan mengajak seluruh sektor transportasi untuk mengkaji ulang Undang-undang Transportasi seiring dengan perkembangan teknologi. Kegiatan ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion dengan tajuk “Meneropong UU Transportasi Dalam Menghadapi Tantangan Saat Ini” dengan melibatkan para pakar di bidang transportasi pada Jumat (13/8).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dapat menyusun regulasi yang mengakomodasi layanan moda transportasi berbasis teknologi modern. Seperti adanya pekembangan taknologi transportasi online, adanya kendaraan listrik, sarana transportasi tanpa awak (Autonomous Vehicle) serta semakin meluasnya penggunaan drone.

Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris, menyampaikan bahwa, Kementerian Perhubungan saat ini menegaskan agar semua pihak harus mengupayakan sebuah budaya yang berkelanjutan yaitu sistem transportasi yaitu Safety (Keselamatan), Security (Keamanan) dan Services (Pelayanan) serta Compliance (Pemenuhan terhadap aturan yang berlaku), serta bertambah aspek Healthy and Emvirontment.

“Kita harus terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman dan selamat juga sehat serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik itu bagi pengguna jasa transportasi, maupun bagi seluruh komunitas transportasi,” jelas Umar.

Umar menambahkan bahwa sektor transportasi terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Untuk itu harus selalu dilakukan langkah-langkah agar peraturan perundang-undangan transportasi tidak statis tetapi terus meningkat selaras dengan dinamika pertumbuhan yang terjadi dengan melibatkan berbagai unsur yakni regulator lintas kementerian, operator serta user atau pengguna.

Regulasi atau perundang – undangan transportasi yang berlaku di Indonesia saat ini meliputi UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Litbang Transportasi telah melakukan studi review terkait Undang-undang tersebut pada tahun 2018. Kapuslitbang Transportasi Udara, Capt. Novyanto Widadi, menyebutkan bahwa pihaknya bersama direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menyusun rekomendasi revisi UU Penerbangan.

“Terdapat beberapa rekomendasi yang telah kami rumuskan meliputi, hasil temuan audit internasional, keamanan siber, pengamanan wilayah udara, perkembangan pelayanan navigasi penerbangan, pengambilalihan ruang udara sektor ABC, badan layanan umum, pesawat udara tanpa awak, independensi KNKT, serta bandar udara perairan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapuslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Eddy Gunawan, menyampaikan bahwa, dinamika perubahan serta perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat sehingga terdapat isu-isu berkembang yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada.

“Solusi utama bukan dengan merevisi undang-undang, namun hal yang paling penting adalah mengejawantahkan atau aktualisasi dari undang-undang tersebut. Selain itu perlu adanya review evaluasi kebijakan, melihat sektor transportasi darat yang multisektoral sehingga bisa jadi ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan,” jelas Eddy.

Kapuslitbang Transportasi LSDP, Gunung Hutapea, menyampaikan kondisi di sektor transportasi laut saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi salah satunya adalah tingkat keselamatan, keamanan dan perlindungan maritime yang belum banyak diatur.

Sedangkan menurut Koordinator Bagian Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian, Puslitbang Transportasi Antarmoda, Sugiyanto, menyatakan bahwa kendala utama adalah dalam hal kebijakan dan implementasinya yang bersifat parsial pada masing-masing moda transportasi, sehingga baik kebijakan maupun aspek pembangunan infrastruktur dan pengoperasiannya terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Senada dengan Sugiyanto, M.Yusuf menyatakan bahwa undang-undang saat ini belum melihat transportasi sebagai suatu sistem sehingga peraturan yang ada masih terpisah berdasarkan masing-masing moda. Sehingga sulit untuk menyatukan 4 moda yang memiliki peraturan masing-masing.

“Undang-undang yang ada juga terlalu banyak bicara secara teknis dan terperinci, undang-undang seharusnya mengatur hal pokok dan aturan lainnya dapat dituangkan dalam peraturan turunannya seperti Peratuan Menteri,” jelas Yusuf.

Turut hadir sebagai pembahas dalam kegiatan FGD kali ini, Zulkarnain Oeyoeb, SH. MM. MH; Drs. Suripno, MsTr; Ir. Kemal Heryandri, Dipl. HE; Ir. Desman, MBA. IPU; Ir. Nugroho Indrio dan Peni Pudji Turyanti, SH, MH.


Komentar

Tulis Komentar