SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) berimplikasi terhadap perubahan fungsi Badan Litbang yang sebelumnya memiliki fokus pada penyelenggaraan penelitian akan berfokus pada perumusan rekomendasi kebijakan.

Usulan perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan tindaklanjut dari arahan Menteri Perhubungan telah sampai pada tahap pengusulan perubahan organisasi yang dituangkan dalam Perpres tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Kepala Pulitbang Transportasi LSDP, Gunung Hutapea yang mewakili Kepala Badan Litbang Perhubungan mengatakan bahwa transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi merupakan bentuk penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan unit kerja Badan Litbang.

“Melalui transformasi organisasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi, Badan Litbang Perhubungan diharapkan tidak hanya berperan sebagai supporting bodies, namun juga meningkatkan perannya menjadi bagian dari proses bisnis pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai lembaga think tank,” ujarnya.

Untuk menghasilkan kualitas kebijakan yang baik dan optimal, BKT juga membutuhkan penguatan fungsi kelembagaan dan penguatan SDM pelaksana serta pendukung yang berkompeten di bidang transportasi, dalam hal ini seorang Analis Kebijakan.

Oleh karena itu Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi Peran dan Hasil Kerja Analis Kebijakan pada Senin (17/1) yang dihadiri oleh sebanyak 128 peserta yang terdiri dari para JF Analis Kebijakan, JF Peneliti yang akan beralih ke JF Analis Kebijakan, Pejabat Administrasi dan Pegawai di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Untuk diketahui, saat ini pegawai Badan Litbang yang semula menduduki Jabatan Fungsional Peneliti akan beralih menjadi jabatan Analis Kebijakan sebanyak 14 orang, dari total 47 peneliti.

Menurut Gunung Hutapea, Analis Kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, serta berbasis pada bukti, dengan harapan Analis Kebijakan membawa dampak positif pada setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BKT.

“Analis kebijakan perlu mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan Pejabat Struktural ataupun Pejabat Fungsional terkait. Kolaborasi ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan,” terang Gunung Hutapea.

Hadir sebagai narasumber, Kapus Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Elly Fatimah turut menyampaikan bahwa kompetensi sebagai Analisis Kebijakan harus memiliki setidaknya dua kemampuan, yakni kemampuan analisis dan kemampuan politis.

Kemampuan analisis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi isu/masalah, mengumpulkan dan mengorganisir data informasi, mengidentifikasi alternatif, mengevaluasi keuntungan, biaya dan resiko, dan menyajikan informasi kebijakan/ membuat saran kebijakan terbaik serta, mengidentifikasi dampak dalam pelaksanaannya. Sedangkan kemampuan untuk menginformasikan hasil analisis kebijakan, bekerja dalam konteks politik dan membangun jejaring kerja.

“Adapun bentuk optimalisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dapat dilakukan melalui assignment, engagement, seperti rapat, diskusi, FGD, pembahasan lintas instansi dan pemanfaatan hasil kerja berupa laporan resmi instansi, rujukan, dan publikasi.” ujar Elly.

Pelaksanaan Sosialiasi Peran dan Hasil Kerja Analisis Kebijakan ini selain untuk pengembangan kompetensi juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan sosialisasi pun dilanjutkan dengan Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam dua tahap, yaitu tanggal 18-19 Januari 2022 dan 24-25 Januari 2022.

Kepala Pulitbang Transportasi LSDP, Gunung Hutapea berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini peserta mampu memahami peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam proses bisnis pembuatan rekomendasi kebijakan; mengerti pola kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Analis Kebijakan pada proses pelaksanaan pekerjaan penyusunan analisis kebijakan dalam beragam jenis skema penugasan; dan memahami pola kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Analis Kebijakan dalam penyusunan analisis kebijakan baik dikerjakan individual maupun berkelompok/bekerja sama dengan Pejabat Fungsional yang lain.

Komentar

Tulis Komentar