SINERGITAS PELABUHAN MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN OTORITAS DALAM MENEKAN BIAYA LOGISTIK NASIONAL

Jakarta – Persaingan ekonomi khususnya kompetensi industri logistik serta integritas nasional tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi laut yang efisien dan terkelola dengan baik mengingat Indonesia adalah suatu negara kepulauan. Dalam hal ini, Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, terutama menyangkut masalah dwelling time.

Tingginya masa tunggu bongkar muat peti kemas menunjukkan bahwa Indonesia masih di bawah standar kelayakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa masa tunggu bongkar muat haruslah 3 hari. Dampak lainnya di mata Internasional dapat dilihat pada data Indeks Kinerja Logistik Indonesia yang menduduki peringkat ke 46, sedangkan rata-rata biaya logistik nasional saat ini 24% terhadap PDB. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengadakan webinar bertajuk Penguatan Kelembagaan Otoritas Pelabuhan Sebagai Upaya Menekan Biaya Logistik Nasional pada Selasa (16/3/2021).

Menurut Plt. Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris, lemahnya dukungan dari sektor logistik nasional menjadi penyebab berbagai permasalahan dalam distribusi barang karena kurangnya efisiensi pelayanan serta infrastruktur terutama terkait masalah lamanya waktu tunggu barang. Permasalahan ini dapat menghambat kinerja perdagangan di tingkat dunia yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan perbaikan sistem logistik pun menjadi penting dilakukan melihat kondisi yang ada dengan cara membangun sinergitas untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di Pelabuhan.

“Fungsi suatu pelabuhan tidak hanya sebagai gerbang (gateway) perdagangan dengan dunia luar, mata rantai (link) arus barang dan jasa, tetapi berfungsi juga sebagai alat penghubung (interface) bagi perdagangan dan perkembangan ekonomi regional maupun ekonomi nasional bahkan internasional,” ujar Plt. Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris.

“Kebijakan bapak Presiden untuk memangkas waktu tunggu barang di pelabuhan harus ditanggapi serius oleh pejabat pelabuhan, karena perekonomian negara sebagian besar melalui transportasi laut terutama di Pelabuhan,” lanjutnya.

Selain itu, kegiatan logistik sangat membutuhkan keterpaduan baik dari aspek infrastruktur maupun manajemen, sementara kegiatan logistik saat ini bersifat parsial dan pembinaannya tersebar di berbagai Kementerian. Kondisi ini dapat berpotensi menimbulkan masalah yang berkaitan dengan aspek koordinasi, keselarasan, keterpaduan berbagai unsur yang terlibat dalam aktifitas logistik.

Kendati demikian dibutuhkan tata kelola yang kuat untuk mendukung efektifitas pelaksanaan koordinasi, dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan seluruh kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.

Beberapa negara seperti Jerman, Jepang, Korea, Thailand, Hongkong dan Australia sudah memiliki suatu dewan logistik nasional (logistics council) yang menjalankan salah satu opsi pelaksanaan (best practices) pengembangan logistik.

Dewan logistik nasional ini merupakan lembaga non struktural, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden/Perdana Menteri. Dewan ini berfungsi sebagai koordinator, integrator, dan regulator dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang terintegrasi, efektif dan efisien.

“Indonesia yang pada saat ini menuju Negara Maritim perlu menata kelola instansi dan lembaga pendukung di pelabuhan. Hal ini menjadi penting agar visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa terealisasikan,” ujar Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Dalam persoalan tata kelola kelembagaan, hal yang menjadi perhatian penting dan sudah saatnya dilakukan penguatan yakni menyangkut peran dan fungsi kantor Otoritas Pelabuhan sehingga koordinasi untuk menjalin keharmonisan di sektor kepelabuhan bisa lebih optimal.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Agus Sudarmadi mengatakan bahwa proses logistik itu menyangkut dua isu, yang pertama adalah entitas, yaitu berupa data-data pribadi, dan yang kedua ada aktivitas, hal ini berkaitan dengan loading, discharge, transportasi dan lainnya.

“Pada proses logistik ada penerapan “Just in Time” Logistic dimana bahan baku atau barang tiba tepat pada saat akan dipergunakan untuk proses produksi sehingga akan menghemat bahkan meniadakan biaya logistik,” ujar Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Agus Sudarmadi.

Sedangkan penataan ekosistem logistik nasional terdiri dari tiga tahap yang melibatkan masing-masing stack holders, pertama ada proses bisnis yang meliputi pemeriksaan terpadu via SSM, layanan Pelabuhan dan perizinan dimana dalam hal ini Menkeu, Menhub, Mendag, Mentan, Menperin, MenKP turut andil, kemudian yang kedua ada platform yang terdiri dari transportasi, shipping, dan kepelabuhan, lalu ketiga ada pembayaran yang melibatkan BI, Menkeu, dan Himbara, kemudian terakhir ada tata ruang yang terdiri dari penataan Pelabuhan utama, penempatan depo container, dan pembentukan Inland Consolidation Center.

Pada webinar kali ini, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Umar Aris hadir sebagai pembicara kunci, turut hadir pula pembicara-pembicara lainnya yakni Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyebrangan Gunung Hutapea; Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan Purnama T. Sianturi; Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Agus Sudarmadi; Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan Hernadi Tri Cahyanto; Indonesian Port & Customs Specialist Rudy Sangian; Analisa Keebijakan Madya Direktorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komentar