REFORMASI KEBIJAKAN PERLINTASAN SEBIDANG DI INDONESIA, LANGKAH BALITBANGHUB MENGANGGULANGI KECELAKAAN DI PERLINTASAN SEBIDANG

Yogyakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia” yang dilaksanakan di Yogyakarta hari Kamis (17/10). Reformasi kebijakan terkait perlintasan diangkat menjadi tema, karena mengingat tingginya resiko kecelakaan yang dapat terjadi di perlintasan sebidang.

Jumlah kecelakaan di persimpangan sebidang di Indonesia cukup tinggi dengan rasio kecelakaan dan kecelakaan fatal adalah 40,47 kecelakaan per 1.000 persimpangan sebidang, dan 14,96 kematian per 1.000 persimpangan sebidang. Data terakhir dari Direktorat Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2019 menyebutkan, terdapat 4.854 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.570 perlintasan sebidang tidak resmi, dan 2.046 perlintasan sebidang yang resmi namun tidak ada petugas, dan 1.238 perlintasan sebidang yang resmi dan dijaga oleh petugas.

Dari data diatas, tentu perlu adanya langkah pencegahan terjadinya kecelakaan. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Rosita Sinaga berkata, “Guna mencegah terjadinya kecelakaan, setiap perlintasan wajib dilengkapi pemasangan rambu lalulintas dan pemasangan marka, dan dapat dilengkapi pula dengan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), Variable Message System (VMS), dan APILL terkoordinasi (Area Traffic Control System/ATCS)”

Reformasi kebijakan perlintasan sebidang ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, karena reformasi kebijakan ini nantinya akan jadi payung hukum bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan perlintasan sebidang termasuk potensi kebijakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Rosita, aspek keselamatan di perlintasan ini menjadi sangat penting karena berdampak langsung kepada masyarakat dan harus menjadi prioritas utama dalam strategi membenahi perlintasan sebidang.
Pemerintah juga terus berupaya guna membenahi permasalahan di perlintasan sebidang, “Upaya terus dilakukan, diantaranya imembuat perangkat regulasi yang mengatur berbagai hal termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan perlintasan sebidang.” Lanjutnya.

Badan Litbang Perhubungan terus didorong untuk mengkaji, menggali gagasan, berinovasi, serta berfikir kreatif guna menyempurnakan kebijakan penanganan perlintasan sebidang. Beberapa rekomendasi teknis terkait perlintasan sebidang ini telah dilahirkan, diantaranya perlu adanya penetapan daya dukung perkerasan jalan di perlintasan sebidang; Material perkerasan jalan di perlintasan sebidang harus distandarkan dengan beton precast atau material lain yang memiliki elastisitas seperti jalan rel; Indikator kinerja jalan harus lebih dari atau sama dengan 0,7 maka wajib ditingkatkan menjadi tidak sebidang atau ditutup; Alat pendeteksi kereta api harus dapat terintegrasi dengan sistem persinyalan; Perlunya menggunakan alat pendeteksi dan yellow box (YBDS) di area ruang manfaat jalan perlintasan sebidang; Serta kelengkapan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni kategori A untuk kelas jalan III (tiga) dan kategori B untuk kelas jalan IV (empat).

Yellow box and detector system (YBDS) merupakan salah satu inovasi yang menjadi rekomendasi teknis di perlintasan sebidang. YBDS akan memberikan informasi kepada masinis melalui pusat kendali persinyalan jika terdapat kendaraan yang terjebak di perlintasan sebidang ketika pintu sudah tertutup, selain itu, kendaraan yang terjebak akan tercatat nomor polisinya dan terkena sanksi berupa tilang melalui sistem e-tilang.

Selain itu, rekomendasi kebijakan pun dilahirkan melalui penelitian yang telah dilakukan, diantaranya melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 36 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1; Membangun jalan alternatif atau frontage road ditetapkan sebagai kewajiban pihak penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya; Melakukan penetapan kebijakan skema pembiayaan pembangunan perlintasan sebidang dapat menggunakan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang keselamatan transportasi jalan dengan prioritas pada wilayah dengan tingkat atensi tinggi terhadap penanganan keselamatan di perlintasan sebidang; Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 78 Tahun 2014 tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memasukan komponen standar biaya pembangunan perlintasan sebidang kategori A dan B; Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 94 Tahun 2018 Pasal 14.

Rekomendasi kebijakan selanjutnya adalah menyusun roadmap peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dengan beberapa prioritas program jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, beberapa rekomendasinya adalah penataan manajemen sumber daya manusia (SDM) penjaga pintu perlintasan (PJL) selama masa transisi termasuk jumlah personil PJL serta standar pengaturan jam kerja dalam bentuk Perdirjen Perkeretaapian.

Untuk jangka menengah, rekomendasi kebijakan yang dikemukakan adalah dengan melakukan reformasi organisasi SKPD bidang transportasi tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan mewajibkan adanya unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang perkeretaapian yang tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan untuk jangka panjang, nantinya fungsi pengawasan dan pengamanan perlintasan sebidang akan dilakukan melalui peralatan keselamatan perlintasan sebidang tanpa tenaga penjaga PJL.

Terakhir Sugihardjo berharap dengan adanya FGD ini dapat diperoleh masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mengenai pembaharuan kebijakan dalam penanganan perlintasan sebidang di Indonesia.

Komentar