PERKUAT PENYELENGGARAAN TREM OTONOM DI DENPASAR, BADAN LITBANG PERHUBUNGAN GELAR DISEMINASI PENELITIAN

Teknologi transportasi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang juga diikuti oleh munculnya suatu tren, dimana saat ini tren transportasi khususnya pada sektor darat di dunia sedang mengarah kepada elektrifikasi dan otomatisasi dari kendaraan.

Indonesia saat ini sudah mengambil langkah untuk mempersiapkan diri dalam menyambut tren elektrifikasi kendaraan yang ditandai dengan diluncurkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Hilirisasi ini menjadi salah satu langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan lompatan dan mengupayakan kendaraan ramah lingkungan menjadi kebutuhan massal. Salah satu jenis kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi yaitu kendaraan otonom yang berpotensi untuk diterapkan di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Trem Otonom (TO).

Trem Otonom merupakan salah satu inovasi untuk Moda Transportasi Publik yang menggabungkan karakteristik kereta (light rapid transit/LRT) dan bis (bus rapid transit/BRT). Trem Otonom merupakan moda yang berbentuk seperti kereta LRT, namun tidak beroperasi di atas rel melainkan beroperasi di atas jalan raya dengan menggunakan ban yang dipandu oleh lintasan yang disebut sebagai Virtual Track.

Kementerian Perhubungan, melalui Badan Litbang Perhubungan khususnya Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian bersama-sama dengan para peneliti dari ITS Denpasar telah melakukan kajian mengenai penyelenggaraan trem otonom di Kota Denpasar, baik dari tinjauan benchmarking dari negara lain maupun aspek-aspek lain yang menyertai dalam rangka pengimplementasiannya.

Sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan langkah-langkah ke depan dari rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian tersebut maka Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan Diseminasi hasil penelitian Penyelenggaraan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di Denpasar pada Jumat (24/9). Diseminasi ini juga ditujukan dalam rangka mengharmonisasikan pembentukan kebutuhan hukum terhadap pengaturan dan penyelenggaraan Trem Otonom di Kota Denpasar.

Denpasar menjadi salah satu dari tiga kota yang dijadikan Pilot Project diterapkannya Trem Otonom. Kajiannya telah dilakukan bersama akademisi dari ITS yang sudah memotret segala permasalahan dan dukungan kajian teknis lainnya.

Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris, menuturkan bahwa pada tataran implementasi Trem Otonom, perlu didukung oleh kesiapan regulasi, seperti spesifikasi teknis, spesifikasi dilihat dari sistem operasi, standar teknis, serta teknis lainnya seperti peta jalan, penyediaan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik yang harus diharmonisasikan.

Kepala Puslitbang Jalan dan Perkeretaapian, Eddy Gunawan, mengatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya adakah naskah akademis dan peta regulasi dengan penyelenggaraan ART.

“Ini sudah kita hasilkan suatu identifikasi jenis produk hukum apa saja yang harus dipersiapkan,” tambahnya.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sistem transportasi umumnya akan berisi mengenai komponen-komponen transportasi yang terintegrasi, baik dalam hal moda transportasi maupun dengan jaringan transportasi. Dalam hal ini produk hukum yang menjadi pilihan untuk menjadi wadah pengaturan penyelenggaraan TO adalah Peraturan Presiden.

Hal tersebut didadasari oleh beberapa argumen, pertama yaitu penyelenggaraan TO akan melibatkan lebih dari 1 (satu) kementerian dan/atau lembaga.

“Untuk penyelenggaraannya, Trem Otonom akan melibatkan setidaknya 6 (enam) kementerian/lembaga yang terlibat secara langsung (Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/Pertanahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo), Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Umar Aris.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan argumentum per analogian, maka berdasarkan penalaran yang wajar tidak mungkin melakukan pengaturan TO yang lintas kementerian dan/atau lembaga tersebut pada level Peraturan Menteri.

Ketiga, mengingat TO merupakan moda transportasi jenis baru yang notabene belum diatur dalam Undang-Undang, maka pilihan untuk membuat Peraturan Pemerintah bukanlah pilihan yang prioritas untuk dipilih, walaupun dimungkinkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pengaturan mengenai penyelenggaraan TO dalam bentuk Peraturan Presiden menjadi pilihan yang masuk akal, mengingat levelnya yang berada di atas Peraturan Menteri, sehingga mampu menjadi payung dan mengoordinasikan penyelenggaraan TO di Indonesia. Adapun judul Peraturan Presiden yang diusulkan untuk dibentuk adalah Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom yang materi muatannya akan meliputi pemetaan aktor penyelenggaraan TO berikut kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aktor, sarana dan prasarana TO, manajemen dan rekayasa lalu lintas TO, manajemen sumber daya manusia, dan badan pengelola TO

Peraturan lain yang menjadi prioritas untuk dibentuk adalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Trem Otonom sebagai bentuk dari pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Materi muatan yang kemudian akan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan a quo meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persetujuan spesifikasi teknis TO dengan kemudian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Trem Otonom, spesifik berkenaan dengan sarana Trem Otonom.

Penyelenggaraan Trem Otonom di Denpasar

Tiga rute yang dikaji dalam studi penyelenggaraan uji coba trem otonom (TO) atau Autonomous Rail Rapid Transit (ART) di Denpasar ini meliputi:

(1) Rute Kota Denpasar

(2) Rute Bandara – Sanur, dan

(3) Rute Bandara – Terminal Mengwi.

Tinjauan peraturan-peraturan di ranah nasional dan daerah menunjukkan bahwa terdapat rencana-rencana tata ruang dan transportasi yang mendukung atau melandasi pengembangan TO tersebut. Potensi permintaan pergerakan di sekitar rencana TO terlihat dari kawasan-kawasan strategis provinsi (Renon, Soka, Tanah Lot, Canggu, Kuta, Nusa Dua, dan Sanur) dan pusat-pusat kegiatan (wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, dan universitas) yang dihubungkan rute-rute usulan tersebut.

Rute yang akan dijadikan rute uji coba (show case) adalah Bandara Ngurah Rai – Sanur (Pantai Matahari Terbit) yang merupakan hasil rekomendasi kajian dari aspek tata ruang. Penentuan rute didasarkan pada lima kriteria: (1) teknis, (2) manfaat, (3) integrasi, (4) keselamatan, dan (5) keberlanjutan. Dalam penyelenggaraan rute tersebut tetap perlu dipertimbangkan aspek lingkungan dan sosial seperti potensi banjir, resistensi sosial, dan budaya penggunaan angkutan umum. Penempatan halte atau shelter juga perlu mempertimbangkan keberadaan point of interest (POI) sebagai potensi permintaan, selain itu headway, frekuensi armada, load factor, dan tempat pengisian-ulang daya (charging station). Jadi tidak hanya infrastruktur operasinya, infrastruktur lain yang tidak langsung terkait dengan operasi seperti jalur penyeberangan dan traffic calming juga perlu disediakan.

Adapun jika rute Bandara – Sanur tersebut menunjukkan potensi dari sisi demand/permintaan maupun operasional, rute Bandara – Terminal Mengwi diusulkan menjadi rute selanjutnya atas dasar pengembangan transit oriented development/TOD.

Penyelenggaraan TO ini direkomendasikan untuk diintegrasikan dengan angkutan umum yang sudah ada seperti Trans Metro Dewata dan Kura-Kura Shuttle (public shuttle bus) untuk mengurangi konflik antar pen yelenggara layanan. Di samping itu, untuk mengurangi konflik lalu lintas di jalan diperlukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti pengaturan keluar-masuk kendaraan, pengaturan naik-turun penumpang dan penyeberangannya, penyediaan jalur khusus angkutan umum, dan penyediaan infrastruktur perlambatan kendaraan di sekitar shelter angkutan (traffic calming).

Komentar

Tulis Komentar