PEMODERASI EFISIENSI BIAYA LOGISTIK NASIONAL DI PELABUHAN DENGAN DETERMINASI IT

Jakarta – Peningkatan konektivitas antar daerah dan daya saing nasional sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dapat tercapai melalui percepatan pembangunan di setiap koridor perekonomian yang tentunya tidak luput dari dukungan SDM berkualitas, penggunaan IPTEK, serta Sistem Logistik Nasional.

Program digitalisasi pengoperasian pelayaran dan pelabuhan menggunakan teknologi informasi saat ini sedang gencar dijalankan oleh pemerintah untuk memperkuat kecepatan, jangkauan wilayah, transparansi, serta anti monopoli bersama kementerian melalui pengembangan aplikasi berbasis IT seperti Inaportnet, IMRK, DO Online, Vessel Monitoring & Management System (tracking position, cargo & passanger), maupun yang dimiliki oleh startup supply chain logistik dan aplikasi lain seperti Gosend, Paxel, Iruna, dan Ritase.

Beberapa pelabuhan utama di Indonesia saat ini sedang mengembangkan digitalisasi layanan kepelabuhanan, namun hal tersebut masih berjalan parsial. Dalam rangkaian Webinar sebelumnya, salah satu yang dikemukakan dalam hasil pembahasan adalah dukungan dan tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), baik berupa kesisteman maupun kehandalan infrastruktur perangkat kerasnya. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan kembali menggelar webinar bertajuk “Determinasi IT dalam Tata Kelola Rantai Logistik Sebagai Pemoderasi Efisiensi Biaya Logistik Nasional di Pelabuhan” pada Selasa (23/3/2021) guna mendukung webinar sebelumnya.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, dari tahun 2010 upaya layanan TIK guna mendukung peningkatan Logistics Performance Index (LPI) telah giat dilakukan, yang nilainya meningkat sepanjang periode 2010-2018. Seluruh komponen stakeholder yang ada di pelabuhan dan hinterland berlomba-lomba membuka diri dengan memanfaatkan TIK sebagai tanggung jawab sosial dalam bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada pengguna jasa serta teknologi informasi digital terkini menjadi kunci utama untuk efektivitas dan efisiensi di tengah tingginya perdagangan antar negara.

“Dari data yang dikeluarkan oleh World Bank (2018), Logistics Performance Index (LPI) mencapai 3.15, dimana yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Capaian tersebut merupakan kombinasi antara kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan penelusuran, serta ketepatan waktu,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono.

“Namun di sisi lain, naiknya LPI belum diimbangi dengan penuruan biaya logistik. Biaya logistik nasional Indonesia masih cukup tinggi. biaya logistik nasional selama 3 tahun terakhir masih berkutat pada angka 23.5% PDB,” lanjutnya.

Menurut Menkeu (2019), penurunan biaya transportasi sebesar 10% akan berujung pada penurunan biaya logistik nasional ke angka 17% . penurunan biaya transportasi dicapai dengan cara transparansi dan akuntabilitas serta ketepatan waktu.

Perubahan paradigma para pelaku bisnis di pelabuhan yang menyesuaikan dengan perkembangan arus digital (digital wave) yang memotong sekat-sekat proses, ruang dan waktu pun diperlukan.

Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan, Gunung Hutapea, mengatakan bahwa pelabuhan harus bisa menyediakan informasi yang lengkap bagi pengguna jasa

“Hal tersebut dapat terjadi jika sistem yang ada di pelabuhan terhubung satu sama lain.,” ucapnya.

Determinasi IT Untuk Logistik

Digitalisasi logistik menjadi penting karena dapat menaikkan level pelayanan, meningkatkan cashflow, menekan biaya, serta memaksimalkan penggunaan aset. Evolusi digital di sektor logistik bukan dari sisi barangnya tapi pada sisi proses bisnisnya. Salah satu inovasi digital untuk menekan biaya logistik di Indonesia adalah Ritase.

CEO & Founder Ritase, Iman Kusnadi menjelaskan bahwa Ritase sebagai transportation sourcing services menghubungkan antara pengirim barang dengan perusahaan tracking atau logistic provider sehinnga mereka bisa melakukan perubahan dalam sisi bisnis proses, yaitu pada saat mereka melakukan pengiriman barang untuk mengupdate status dan lain sebagainya, baik dari sisi pegirim barang atau penyedia jasa logistik.

Sedangkan akademisi ITS, Raja Oloan Saut Gurning, menerangkan bahwa Indonesia membutuhkan pengembangan teknologi dan proses bisnis berbasis 4.0 untuk jasa kepelabuhanan dan logistik. Aplikasi industri 4.0 ditambah inovasi proses bisnis dalam banyak kasus internasional dan domestik secara faktual memberikan manfaat komersial dan operasional dengan efisien baik dalam waktu, sumber daya dan biaya.

Dalam penerapannya secara internal, organisasi pelabuhan dan jasa logistik perlu melakukan perubahan, penyeseuaian serta pengorbanan termasuk investasi dalam menerapkan proses jasa baru berbasis industri 4.0 khususnya menerapkan pola-pola yang lebih inovatif, real-time, kolaboratif dan pro pada sejumlah segmentasi.

Pada webinar kali ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono hadir sebagai pembicara kunci. Turut hadir pula pembicara-pembicara lainnya yakni Akademi ITS Raja Oloan Saut Gurning; SVP Transformasi & Pengembangan Bisnis Pelindo II Bobby Hardian; Pakar Indonesian Port and Customs Specialist Rudy Sangian; CEO & Founder Ritase.com Iman Kusnadi; Perwakilan PT. Electronic Data Interchange Indonesia Budi Setiawan.

Komentar

Tulis Komentar