Pemanfaatan Drone Kargo di Wilayah 3T dan Rawan Bencana

Jakarta—Badan Litbang Perhubungan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara bekerjasama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Tekonologi Bandung melakukan kegiatan kajian pemanfaatan teknologi drone untuk distribusi kargo ke wilayah terpencil, terluar, tertinggal (3T) dan wilayah rawan bencana. Kegiatan ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussiondengan tajuk “Pemanfaatan Teknologi Drone Untuk Distribusi kargo Ke Wilayah Terpencil, Terluar, tertinggal (3T) dan Wilayah Rawan Bencana” dengan melibatkan para pakar sebagai narasumber pada Rabu (16/8).

Seiring dengan pemutakhiran teknologinya, pemanfaatan drone di seluruh dunia semakin meluas di berbagai bidang. Salah satu potensi pemanfaatan drone di bidang sipil yang saat ini menjadi fokus adalah sebagai wahana pengangkutan barang, baik dari barang-barang kecil yang bersifat insidentil (e-commerce) hingga barang-barang pokok yang bersifat rutin (logistik).

“Sesuai dengan prediksi dari laporan PwC, yang menempatkan drone transportasi di peringkat 3 berdasarkan nilai (value) pasarnya, yang mencapai 13 Milyar USD. Drone sebagai wahana pengangkutan barang (selanjutnya disebut sebagai drone kargo), juga berpotensi mengurangi biaya logistik hingga 30% dengan mengurangi mata rantai logistik, mengurangi waktu pengiriman, menghilangkan infrastruktur besar, mengurangi jumlah sumber daya manusia (SDM), serta mengurangi kemungkinan layanan yang buruk.” jelas Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris.

Umar menambahkan bahwa untuk Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, drone kargo memiliki potensi tambahan, yakni untuk membantu distribusi logistik untuk wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini distribusi logistik ke wilayah 3T di Indonesia masih sering mengalami kendala, terutama di daerah kepulauan-kepulauan kecil yang tergantung pada jalur laut.

Jalur udara sendiri memiliki hambatan dengan minimnya infrastruktur pendukung yang membuat sulitnya pesawat komersil pada umumnya mendarat. Drone, yang dapat melewati jalur udara dengan infrastruktur yang minimal, berpotensi sangat besar untuk mengatasi masalah distribusi tersebut. Hal yang sama dapat dikatakan juga untuk wilayah rawan bencana, dimana seringkali infrastruktur, dan bahkan akses jalan penghubung normal, akan terputus setelah bencana terjadi. Meskipun demikian, kondisi di Indonesia masihlah belum memungkinkan pemanfaatan drone kargo sepenuhnya. Tidak hanya dari segi teknologi yang tersedia di dalam negeri, kendala-kendala operasi drone kargo yang dianggap masih ada termasuk dari kesadaran pengguna drone, kesiapan perangkat regulasi operasi drone, hingga penerimaan masyarakat secara luas. Indonesia saat ini masih memerlukan regulasi pengoperasian yang dapat menjamin keselamatan penerbangan, menggariskan prosedur sertifikasi pilot dan izin usaha operator, hingga pengaturan bisnis dan persaingan usaha operasi drone kargo. Lebih jauh lagi, regulasi juga harus mengatur infrastruktur darat yang dibutuhkan, karena akan sangat krusial utamanya pada pengiriman kargo secara rutin dan dalam jumlah yang besar (logistik). Hal ini juga berkaitan dengan adanya kewajiban dari pemerintah untuk menyelenggarakan layanan mengatur distribusi logistik di wilayah 3T.

Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, bekerjasama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB), melakukan kegiatan kajian pemanfaatan teknologi drone untuk distribusi kargo ke wilayah terpencil, terluar, tertinggal (3T) dan wilayah rawan bencana. Tujuan utama kajian ini adalah merumuskan dan/atau menyempurnakan regulasi yang diperlukan, agar operasi drone kargo di ruang udara sipil Indonesia dapat terwujud dengan baik dan terkendali. Kegiatan kajian ini dilakuan dalam tahun 2021, dengan hasil akhir (luaran) berupa laporan kajian lengkap dan suatu policy brief.

“Indonesia saat ini masih memerlukan regulasi perngoperasian yang dapat menjamin keselamatan penerbangan, menetapkan prosedur sertifikasi pilot, dan izin usaha operator, hingga pengaturan bisnis dan persaingan usaha operasi drone kargo. Lebih jauh lagi, regulasi juga harus mengatur infrastruktur darat yang dibutuhkan, karena akan sangat krusial utamanya pada pengiriman kargo secara rutin dan dalam jumlah yang besar (logistik). Hal ini juga berkaitan dengan adanya kewajiban dari pemerintah untuk menyelenggarakan layanan mengatur distribusi logistik di wilayah 3T.” Ujar Kepala Pusat Penelitian Transportasi Udara, Capt. Novyanto Widadi.

Proses pelaksanaan kajian tersebut saat ini telah sampai pada tahap dimana masukan dan pengalaman dari pihak-pihak pemangku kepentingan drone kargo diperlukan untuk menghasilkan keluaran kajian yang lebih sempurna. Termasuk dalam pihak pemangku kepentingan yang disebutkan sebelumnya adalah instansi pemerintah yang terlibat dalam distribusi logistik di wilayah 3T dan rawan bencana, seperti kementerian kesehatan (dalam hal obat-obatan dan peralatan medis khusus), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau Badan SAR Nasional (Basarnas), serta pihak akademisi-akademisi yang berada dekat dengan daerah 3T dan rawan bencana (seperti di Sumatera Barat, Aceh, dan/atau Papua), yang juga bergelut pada penelitian dan pengembangan drone. Kemudian tak luput juga dibutuhkan masukan dari pihak (calon) penyedia jasa dan pengembang drone untuk kargo (pengantaran barang), yang saat ini telah banyak berkiprah di Indonesia.

“Berkenaan dengan hal tersebut, dari hasil FGD ini, diharapkan dapatmengidentifikasi peran berbagai pihak yang terkait dan memberikan solusi dalam mempercepat implemetasiPemanfaatan Teknologi Drone Untuk Distribusi Kargo Ke Wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal (3T) Dan Wilayah Rawan Bencana di seluruh Indonesia.” Imbuh Umar Aris.

Turut hadir sebagai pembahas dan narasumber dalam kegiatan FGD kali ini, Yossyafra, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D. (Universitas Andalas); ‪Prof. Dr. Ir. Marcus Tukan, BSE., MT. (Universitas Pattimura); Dr. Petrus Bachtiar, ST., MT. (Universitas Cendrawasih); Dra. Prasinta Dewi M.A.P (Badan Penanggulangan Bencana Nasional); Septian Firmansyah S.T., M.T. (Sky Volunteer); dan Indra Permana Sopian, ST. (PT Bentara Tabang Nusantara).

Komentar

Tulis Komentar