MENUJU TRANSPORTASI RENDAH KARBON DI INDONESIA

Jakarta-Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait Emisi Gas Rumah Kaca.

Hadir sebagai panelis dalam rangkaian acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 (IETD 2020) pada Kamis (10/12), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kebijakan yang berkelanjutan.

“Secara macro policy di tingkat Nasional, Indonesia sudah melakukan kebijakan berkelanjutan yang menjadi paying Pembangunan Rendah Karbon dan diintegrasikan dengan RPJMN dan Renstra K/L. Salah satunya menerapkan Perpres 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara voluntary dan international supported mitigation action,” ujar Hayati. 



Kepala Badan Litbang saat menjadi panelis dalam rangkaian acara Energy Transition Dialogue 2020 (IETD 2020) pada Kamis (10/12)
 

Pada sektor transportasi, kebutuhan energi masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga berperan dalam menghasilkan emisi GRK. Pada tahun 2017 emisi GRK sektor transportasi menyumbang 26% dari emisi terkait energi dengan lebih dari 90% berasal dari transportasi jalan raya.

“Dalam rangka pemenuhan pembangunan rendah karbon di sektor transportasi dibutuhkan kebijakan insentif sebagai stimulus yang perlu dilakukan. Kebijakan insentif ini perlu terintegrasi dengan K/L dan stakeholder lainnya, contoh untuk program Mobil Listrik membutuhkan insentif bahan bakar bagi masyarakat, suku cadang, dan sebagainya,” lanjutnya.

Dari hasil kajian yang dilakukan Julius C. Adiatma, Clean Fuel Specialist IESR, menyebutkan bahwa masuknya kendaraan listrik pada pasar mobil penumpang dan sepeda motor memiliki potensi menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi darat, terutama dari penggunaan kendaraan pribadi. Untuk mewujudkan potensi tersebut, dibutuhkan berbagai dukungan kebijakan dari pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun non fiskal seperti penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik umum.

“Indonesia berpotensi dalam transisi menuju transportasi yang rendah karbon karena telah didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun yang perlu diperhtikan adalah pengimplementasiannya agar lebih mudah dan bermanfaat di semua sektor. Hal tersebut bisa dimulai dari kebijakan pemerintah daerah,” pungkas Hayati.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wendy Aritenang, PhD, Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Dr. Andyka Kusuma, Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia.

Komentar