MENHUB : SISTEM TRANSPORTASI IBUKOTA BARU HARUS CERDAS, TERINTEGRASI, DAN BERKELANJUTAN

Jakarta- Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa Ibu Kota Negara harus pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Penajam Passer Utara, dan Kutai Kartanegara. Ibu Kota Negara direncanakan beroperasi pada Tahun 2024, dengan menggunakan desain bernama Nagara Rimba Nusa. Kriteria desain dari Nagara Rimba Nusa adalah menonjolkan cerminan identitas lokal, adanya tanggung jawab ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta smart city dan smart metropolis.

Demi membangun Ibu Kota Negara yang memenuhi semua kebutuhan masyarakat, kajian yang matang dan mendalam perlu dilakukan. Oleh karena itu, Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub) menginisiasi sebuah international webinar dengan tajuk “Integrated City Planning and Sustainable Transport Development in the New Capital City of Indonesia” pada Senin (21/12) secara virtual. Akademisi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika pun turut diundang untuk mengisi international webinar kali ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan, “Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden, pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia harus memiliki 4 konsep dasar, yaitu sebagai identitas nasional, smart city, green city, dan sustainable city.”

Perencanaan, dan pengembangan Ibu Kota Negara baru tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sistem transportasi dan tata guna lahan. Hal ini untuk menjamin bahwa fasilitas di Ibu Kota Negara yang baru dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, untuk mensukseskan pembangunan Ibu Kota Negara, pada sektor transportasi akan mengusung konsep yang  pintar, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

“Kami juga akan menerapkan sistem transportasi cerdas untuk mengelola transportasi perkotaan, mengintegrasikan pertukaran transportasi dan penggunaan lahan melalui penerapan konsep Transit Oriented Development serta menerapkan sistem kendaraan listrik dan autonomous,” imbuhnya.

Terdapat beberapa peluang untuk menerapkan sistem transportasi yang smart di Ibu Kota Negara baru. Melalui integrasi antara sistem transportasi dan tata guna lahan, diperkirakan akan menciptakan konetivitas dan aksesibilitas yang baik di pusat Ibu Kota Negara. 

“Target kami adalah delapan puluh persen  pembagian moda untuk angkutan umum, 10 menit waktu tempuh dari persimpangan transportasi ke pusat kegiatan utama, dan kurang dari 50 menit waktu tempuh dari pusat pemerintahan ke bandara utama dengan kereta api berkecepatan tinggi,” tegas Menhub

Interkoneksi Ibu Kota Baru dan kota-kota satelitnya juga merupakan salah satu aspek yang harus direncanakan dengan matang. Ini termasuk jenis fungsi penggunaan lahan di kota satelit serta integrasinya dengan jaringan transportasi. 

Dalam international webinar kali ini, turut menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Prof. Bambang Riyanto Trilaksono dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Prof. Jessica Trancik dari Institute for Data Systems and Society MIT, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc.

Komentar

Tulis Komentar