KEMBALI GELAR DISKUSI TERARAH, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN MENJADI MENU UTAMA

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Puslitbang Transportasi LSDP) kembali melakukan diseminasi hasil penelitiannya melalui diskusi terarah pada Jum’at (13/11). Dalam kesempatan kali ini, topik yang diusung adalah Dukungan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.  


“Ini menjadi suatu kesempatan, untuk memaparkan apa yang telah dicapai, dan apa masukan untuk perbaikan kinerja, dan apa yang bisa diterapkan oleh para stakeholder, sehingga pelayanan transportasi laut menjadi lebih baik,” ujar moderator pada kegiatan ini, Edward Marpaung .


Berbagai langkah peningkatan keselamatan dan keamanan telah dilakukan, namun untuk lebih memaksimalkannya, Puslitbang Transportasi LSDP melakukan kajian lebih mendalam. Saat ini terdapat 2 kajian yang akan dipaparkan oleh tim peneliti Puslitbang Transportasi LSDP pada forum diskusi terarah ini. Diantaranya Pengembangan Kantor Kesyahbandaran Utama Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) oleh Imam Sony, serta Pengembangan Pangkalan Khusus Penjagaan Laut dan Pantai di Natuna Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pengawasan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Mendukung Pertahanan Negara oleh Wilmar J. Siahaan.

 

Pengembangan Kantor Kesyahbandaran Utama sebagai BLU


BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan profit. Kegiatan Pelayanan ini didasari pada prinsip efisiensi dan produktivitas.


“Sebagai unit kerja dan sebagai salah satu Lembaga pemerintahan yang terus menerus bertransformasi sebagai layanan umum, reformasi birokrasi ditentukan sebagai good corporate government dan ini sudah banyak diadaptasi Lembaga pemerintahan, salah satunya Kementerian Perhubungan,” ujar Sony


Sony juga menambahkan terdapat usulan dari Kementerian Keuangan bahwa BLU dapaat ditransformasikan dari salah satu Lembaga pemerintah untuk melayani masyarakat. Agar BLU ini lebih efisien, maka diperlukan manajemen pelayanan publik dengan pengawasan.


Saat ini, unit pelayanan teknis Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok setiap tahunnya menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 100 miliar rupiah selama kurun waktu dua tahun terakhir, hal ini menjadikan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sesuai dengan persyaratan teknis untuk BLU di bidang penyedia barang dan jasa.


“untuk kriteria persyaratan teknis BLU, penyedia barang/jasa harus memiliki PNBP sebesar 10-15 miliar,” tutur Sony.


Sony menambahkan, kontribusi Kesyahbandaran Utama telah diakui oleh Kementerian Perhubungan sebagai salah satu unit pelayanan yang baik. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, diharapkan kantor Kesyahbandaran Utama menerapkan layanan berbasis elektronik.

 

Pengembangan Pangkalan Khusus Penjagaan Laut dan Pantai di Natuna


Usai provokasi oleh Coast Guard China di perairan kepulauan terluar Indonesia pada akhir Desember 2019 lalu, Indonesia terus meningkatkan upaya pertahanan di wilayah Natuna. Penyelenggaraan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) telah dilakukan oleh 5 PPLP yang terbagi menjadi 3 wilayah dengan luas 1.119.500 mil, namun hal ini perlu ditingkatkan kembali, mengingat tidak seimbangnya wilayah penjagaan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki.


“Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjagaan keamanan laut, kita perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan strategi pengembangan lokasi pangkalan,” ujar Wilmar.


Wilmar menambahkan, pengembangan pangkalan khusus PLP Tanjung Uban, selain sebagai tindakan preventif atas konflik yang terjadi awal tahun 2020 ini, peningkatan keamanan juga perlu dilakukan untuk mencegah tindak pelanggaran yang disertai kejahatan di laut. Tindakan seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan, kejahatan lintas negara, terorisme melalui jalur laut, pencemaran lingkungan laut, penggunaan bahan peledak, sabotase objek vital, serta musibah kecelakaan di laut.


Maraknya pelanggaran yang terjadi di laut, tentunya memerlukan peningkatan pengawasan. “Kita perlu mendorong peningkatan fungsi pengawasan intensif dan penindakan oleh otoritas Pelabuhan dengan menambah sumber daya manusia yang dimiliki,” tegas Wilmar.


Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, maka kualifikasi awak kapal juga harus ditingkatkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PM No. 25 Tahun 2015 tentang Standar Aspek Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan bidang aspek sumber daya manusia


“perlu ada pelatihan dasar khusus keselamatan secara terjadwal dan intensif,” ujarnya. Selain itu, diperlukan juga sanksi tegas bagi penumpang awak kapal serta pemilik kapal terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Komentar