FGD SERIES STUDI KEBIJAKAN TRANSPORTASI UDARA: PEMANFAATAN DRONE LOGISTIK UNTUK WILAYAH 3T DAN RAWAN BENCANA

Seiring dengan pemutakhiran teknologi, pemanfaatan drone semakin meluas di berbagai bidang. Salah satu potensi pemanfaatan drone yang menjadi fokus adalah sebagai wahana pengangkutan barang (logistik), atau sebagai cargo-drone. Hal ini sesuai dengan prediksi dari laporan PwC yang menempatkan drone transportasi di peringkat 3 berdasarkan nilai (value) pasarnya, yang mencapai 13 Milyar USD.

Drone sebagai wahana pengangkutan logistic (drone kargo), juga berpotensi mengurangi biaya logistik hingga 30% dengan memotong mata rantai logistik, mengurangi waktu pengiriman, menghilangkan infrastruktur besar, mengurangi jumlah SDM, dan mengurangi kemungkinan layanan yang buruk.

Berkaitan dengan hal tesebut, Badan Litbang Perhubungan bersama Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait “Pemanfaatan Drone untuk Distribusi Logistik di Wilayah 3T dan Rawan Bencana” pada Senin (25/10) yang merupakan kick-off dari FGD series studi kebijakan transportasi udara.

Kapuslitbang Transportasi Udara, Novyanto Widadi, mengatakan bahwa kajian mengenai Pemanfaatan Drone untuk Distribusi Logistik di Wilayah 3T dan Rawan Bencana merupakan tindak lanjut permintaan penelitian dari subsektor di bidang transportasi udara kepada Badan Litbang Perhubungan khususnya Puslitbang Transportasi Udara dan menjadi salah satu kajian dari tiga kajian yang dihasilkan bersama dengan ITB.

“Ketiga kajian tersebut telah dimulai sejak bulan Maret 2021, hingga pada akhirnya sudah mencapai tahap yang terakhir pada bulan Oktober ini. Tahap akhir dari kajian tersebut akan menghasilkan output berupa tersusunnya laporan akhir, serta rekomendasi kebijakan yang disusun dalam bentuk policy brief,” ujar Novyanto Widadi.

“Adapun yang kita bahas dalam FGD hari ini yakni terkait perkembangan teknologi drone, regulasi, prospektif operasi, kesiapan dan koordinasi kelembagaan, serta kelayakan operasi dan demonstrasi drone kargo di wilayah 3T dan rawan bencana,” sambungnya.

Ketua Tim Kajian ITB, Yazdi Ibrahim Jenie, menyampaikan bahwa regulasi yang ada di Indonesia, terutama PM 37 Tahun 2020 telah mengakomodasi operasi drone kargo, dimana mencakup prosedur permohonan izin, persyaratan keamanan, operasi BVLOS, operasi di area pemukiman, dan koordinasi dengan Airnav, namun ini perlu dikembangkan lebih spesifik lagi untuk kebutuhan drone kargo.

“Saat ini drone kargo berpotensi dioperasikan pada banyak kasus 3T dan rawan bencana, dengan menggunakan kaidah VLOS. Untuk pengembangan penuh ke kaidah BVLOS diperkirakan dapat terwujud minimal 5-10 tahun ke depan,” ujar Yazdi Ibrahim Jenie.

Menurut Yazdi Ibrahim, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dibagi ke dalam tiga unsur, yaitu pertama teknologi, termasuk di dalamnya infrastruktur, BVLOS, dan pengawasan drone, lalu kedua regulasi, yakni menambah aturan spesifik penerbangan BVLOS seperti kategorisasi, infrastruktur, ruang udara, trayek, sampai pada kargo yang dapat dibawa, dan yang ketiga adalah koordinasi dengan mengajak seluruh lembaga yang terlibat.

Sementara itu, melihat dari aspek pengoperasian, Anggota Tim Kajian ITB, Christian Reyner, dalam paparannya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengoperasikan drone logistik, antara lain safety pilot pada area tujuan tetap diperlukan, minimum take off dan landing area, prosedur hilangnya komunikasi selama penerbangan (failsafe), penggunaan sensor deteksi ketinggian pendaratan, observabilitas wahana pesawat udara tanpa awak, regulasi ketinggian terbang pesawat, serta regulasi terbang secara BVLOS.

Trayek drone kargo sendiri dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah pure-play drone, yaitu pengiriman barang hanya dengan menggunakan drone, lalu multi modal, yaitu pengiriman barang dari satu sentra logistik dengan menggunakan drone dan moda lainnya seperti truk, dan synchronous multi modal, yaitu pengiriman barang dengan adanya wahana utama (drone) dan wahana pendukung (truk).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah, mengungkapkan bahwa drone logistik ini perlu semacam nomor registrasi layaknya IMEI pada HP sehingga bisa dikontrol dengan baik. Selain itu dari sisi bisnis juga perlu diperhatikan, yang mana dapat mengacu pada UU Ciptaker.

Sebelumnya juga telah dilakukan pengujian drone kargo yang berlokasi di Waduk Jatiluhur dimana hasil dari pengujian operasi tersebut dapat menjadi suatu acuan pemanfaatan drone kargo di area 3T yang dinilai berpotensi untuk diterapkan.

Untuk Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, drone kargo memiliki potensi tambahan, yakni untuk membantu distribusi logistik untuk wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), di seluruh pelosok Indonesia. Drone yang dapat melewati jalur udara dengan infrastruktur yang minimal berpotensi sangat besar untuk mengatasi masalah distribusi.

Turut hadir dalam FGD ini Dr. Agus Edy Susilo; Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Ibnu Asur; Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh Faozal; Managing Director PT Terra Drone Indonesia, Michael Siagian.

Komentar

Tulis Komentar