EFISENSI BIAYA LOGISTIK NASIONAL DARI SEGI KETERSEDIAAN KAPAL

Jakarta - Biaya logistik di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebagai biaya yang paling mahal di Asia dengan nilai mencapai 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Trading Across Border yang mengukur jumlah hari dan jam untuk ekspor-impor menjadi indikator penilaian EoDB, dimana pada 2019 nilai yang dicapai Indonesia hanya 67,3 lalu menjadi 69,3 di tahun 2020, yang berarti tidak ada kenaikan yang signifikan. Sementara data Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index) Indonesia menduduki peringkat ke 46, masih tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.

Melihat dari data-data tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk sistem logistik di Indonesia melalui transportasi laut dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Badan Litbang Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan kembali menggelar webinar dengan mengusung tema “Ketersediaan Kapal Dalam Upaya Efisiensi Biaya Logistik Nasional” pada Kamis (25/3/2021) sebagai penutup webinar series terkait biaya logistik.

Biaya logistik erat kaitannya dengan transportasi laut, yang mana tidak akan bisa lepas dari kekuatan armada kapal nasional. Kapal menjadi sarana penting dan vital terutama sebagai alat transportasi-perhubungan dan sebagai bagian infrastruktur pembangunan ekonomi komunitas masyarakat antar daerah. Sebagai negara kepulauan, menurut data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki sekitar 32.587 kapal yang terdaftar secara resmi, tetapi sebagian besar kapal tersebut sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan serta bahkan peremajaan, seperti moda transportasi lainnya.

Menurut Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyebrangan, Gunung Hutapea, dalam proses perbaikan dan peremajaan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi armada kapal yang sudah berusia tua. Semakin tua usia kapal makan semakin tidak efisien sebuah kapal. Selain daripada itu, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) masih mencapai 70%, sedangkan harga terkait dengan material dan komponen 70 hingga 80 persen lebih mahal.

“Hal ini dikarenakan oleh bea masuk barang yang tinggi sehingga berakibat pada biaya operasional yang tinggi, sementara produksi komponen dalam negeri sangat rendah. Selain itu biaya operasional yang tinggi juga mempengaruhi biaya logistik yang akan dibebankan pengguna jasa,” ujar Gunung Hutapea.

“Nah oleh karena itu diperlukan ketersediaan armada kapal dengan umur teknis yang efektif dan keringanan dari sisi bea masuk material dan komponen agar menjadi stimulus yang mampu menurunkan biaya operasional kapal dan pada akhirnya diharapkan juga menurunkan biaya logistik nasional Indonesia,” lanjutnya.

Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyebrangan, Gunung Hutapea, juga menyampaikan beberapa strategi, diantaranya harus adanya intervensi dari pemerintah terhadap industri maritim dalam pembelian soft loan kepada galangan kapal, diberikan kemudahan investasi, pengembangan digitalisasi industri galangan kapal, sharing knowledge secara global, serta pembangunan kapal bersama dengan galangan internasional.

Sementara Assistant Vice President (AVP) Corporate Banking PT BNI Irfan Setyo Nugroho mengatakan bahwa total penyaluran kredit BNI ke Industri Kapal (include Galangan Kapal) per Desember 2020 adalah sebesar RP 13,2 Triliyun, ke depannya penyaluran kredit ke industri kapal masih akan terus meningkat seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi nasional dan dunia dari pandemic Covid-19.

Pada webinar kali ini, turut hadir sebagai pembicara yakni Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyebrangan Gunung Hutapea; Kasubdit Industri Maritim Direktorat Jenderal ILMATE Kemenperin Heru Nugroho; Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Darat Suharto; dan Assistant Vice President (AVP) Corporate Banking 3 PT Bank Negara Indonesia Irfan Setyo Nugroho.



Komentar