Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

Sebagai wujud meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Selasa (22/3).

Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan SPIP bersifat mandatori dan dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah dengan tujuan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistemis.

Penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sisitem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Badan Litbang Perhubungan dalam hal ini sebagai bagian integral dari Kementerian Perhubungan tidak luput dari kewajibannya untuk pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan unit kerja Badan Litbang Perhubungan di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku koordinator dan Inspektorat Jenderal (APIP-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku Penjamin Kualitas.

Badan Litbang Perhubungan sendiri telah berada pada level 4, yaitu terkeola dan terukur berdasarkan hasil penilaian akhir tahun 2021 dengan skor 4,091 dari hasil penilaian mandiri dan skor 4,007 setelah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

Pandu Yunianto menuturkan maksud dan tujuan adanya Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi ini, yakni agar dapat lebih memahami dalam rangka menyamakan persepsi terkait bagaimana sebaiknya penyelenggaraan SPIP dilakukan dan bagaimana memahami kebutuhan dokumen pendukung penilaian maturitas SPIP.

“Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi ini merupakan suatu bentuk komitmen Badan Litbang Perhubungan untuk dapat lebih memahami penyelenggaraan SPIP dan meningkatkan nilai maturitas SPIP Badan Litbang Perhubungan sehingga tujuan utama SPIP, yaitu dalam rangka perwujudan good governance dan clean government dapat tercapai,” ungkapnya.

Hadir sebagai narasumber, Koordinator Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Deputi Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP, Uripto menerangkan bahwa SPIP yang tertuang dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup tiga aspek, diantaranya adalah proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (governance, risk, and control).

“SPIP dalam penyelenggaraannya dapat dikatakan melewati tiga proses antara lain menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, membangun sistem pengendalian intern yang memadai, dan mencapai tujuan organisasi melalui empat tujuan SPIP,” ujar Uripto.

Adapun prosedur penilaian maturitas SPIP tiga tahap, antara lain penilaian mandiri atau penjaminan kualitas, penetapan level SPIP dan perbaikan berkelanjutan dimana dalam hal ini adalah pelaksanaan monitoring atas hasil penilaian penyelenggaraan SPIP.

Sedangkan dari segi manajemen risiko, Auditor Madya Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan, BPKP, Lina Hendrayati menyampaikan bahwa ada beberapa jenis risiko yang perlu diperhatikan dan dimitigasi dalam penyelenggaran SPIP, yakni risiko kebijakan strategis, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko kecurangan, risiko bencana dan risiko pemangku kepentingan.

Rangkaian kegiatan bimbingan teknis pun dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pelatihan yang berlangsung selama dua hari terhitung dari tanggal 23 s.d. 24 Maret 2022 dengan mengangkat materi yang meliputi Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Penjelasan Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP dan diikuti oleh seluruh pegawai mulai dari Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, serta Para Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.


Komentar

Tulis Komentar