BALITBANGHUB TERUS KAJI STRATEGI PEMULIHAN TRANSPORTASI LOGISTIK SELAMA PANDEMI BERSAMA UGM

Jakarta- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait langkah strategis dalam pemulihan transportasi logistik di masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui transportasi logistik menjadi sarana vital pendukung rantai distribusi. Pada masa pandemi Covid-19, fungsi transportasi logistik meningkat dari mulanya hanya sekadar angkutan bahan pokok kini di mulai diprioritaskan sebagai angkutan peralatan medis dan vaksin.

Sayangnya, pandemi Covid-19 ikut memukul keberjalanan industri transportasi logistik di Indonesia. Data menunjukkan pergerakan barang secara domestik turun hingga -9,5% selama masa pandemi Covid-19. Padahal, BPS menyebut setahun sebelumnya sektor transportasi dan pergudangan mampu menyumbang Rp881 triliun atau 5,57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu sejumlah transportasi logistik terdampak Covid-19 perlu segera dipulihkan.

Kendati demikian, tidak semua industri jasa logistik terkena dampak negatif pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Kebijakan publik juga perlu didukung para pelaku usaha sehingga industri jasa logistik dapat bertahan hidup dan menuju taraf pertumbuhan. Perumusan kebijakan ini didahului kajian yang dilakukan tim peneliti asal Universitas Gadjah Mada (UGM). Tiga perguruan tinggi lain yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan sebagai upaya mewujudkan transportasi sehat pada masa pandemi Covid-19.

Kajian mengenai pemulihan transportasi logistik dipresentasikan dalam webinar Strategi Pemulihan Angkutan Logistik pada Masa Pandemi Covid-19, Kamis (1/10). Webinar tersebut merupakan webinar seri kedelapan dari sembilan webinar yang diadakan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional 2020. Sejumlah pakar hadir dalam webinar ini, antara lain Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti; Kapuslitbang Transportasi Antarmoda, Dedy Cahyadi; dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza sebagai pembicara utama.

Hadir pula Anggota Tim Ahli Pustral UGM Bidang Logistik, Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P., M.Eng.; Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro; Kepala Pustral UGM, Prof. Dr. Agus Taufik Mulyono, M.T.; IPU, ASEAN Eng.; serta Peneliti Utama Pustral UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc. Hadir sebagai pembahas Inspektur Jenderal Kemenhub, I Gede Pasek Suardika; Plt. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kalog, Edy Setiawan; Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB, Dr. Ir. Sigit P. Santosa, MSME. Sc.D.; Direktur Operasi dan Komersial PT Angkasa Pura Cargo, Riyanto Hendry Cahyono; dan Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Herma Juniati.  

Kapuslitbang Transportasi Antarmoda, Dedy Cahyadi, dalam sambutannya menyebutkan kebijakan pemulihan angkutan logistik di masa pandemi mendesak untuk dikaji. Diseminasi hasil kajian juga diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk pengusaha angkutan dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, menyebutkan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional memerlukan rencana jangka menengah yang diperkirakan hingga tahun 2023/ 2024. 

Berdasarkan Program Prioritas Komite PC-PEN, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam tiga tahapan masa untuk menyelamatkan kesehatan dan mata pencaharian kehidupan. Tahapan pertama adalah masa bertahan dan menekan untuk Indonesia Sehat. Pada masa ini fokus utama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk mendorong belanja dan konsumsi sehingga dapat menggerakan investasi. Tahapan kedua adalah masa bertarung untuk pulih (adopt & adjust) dengan kunci utama Indonesia Bekerja. Pada masa ini kegiatan bekerja dan daya beli masyarakat menengah ke bawah sudah meningkat sehingga dapat menggerakan daya konsumi masyarakat dan menggerakan investasi. Tahapan ketiga yaitu masa transformasi bertumbuh dengan kunci utama adalah Indonesia Bertumbuh dan Transformasi. Pascapandemi Covid-19 diharapkan terjadi transformasi sosial dan ekonomi baik dari investasi, teknologi digital, dan sumber daya yang terampil.

“Dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi ini harus dilakukan dalam satu kemudi, dimana instrumennya adalah menekan kurva Covid-19 dengan berbagai protokol kesehatan. Jika kurva Covid-19 berhasil ditekan, maka kita bisa mulai dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Jaring Pengaman Sektor Riil (JPSR),” imbuh Hayati.

Hayati menekankan bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk memulihkan ekonomi pada masa pascapandemi. Walau demikian, setiap negara menekankan pola yang sama antara lain perubahan pola konsumen, fleksibilitas dunia usaha, reformasi pajak, dan konsolidasi industri.   

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, menyebutkan pandemi Covid-19 mempengaruhi visi besar Indonesia di tahun 2045. Di sektor sosial, pandemi Covid-19 menumbuhkan kebutuhan baru terkait interaksi antarmanusia. Utamanya strategi untuk tetap terhubung meskipun tidak bertemu secara fisik. Untuk itu, pelaku transportasi dituntut untuk berpikir lebih cepat membuat road map transportation di antaranya penerapan smart mobility, smart logistic, dan ekosistem hijau. Hammam menekankan bahwa Pandemi Covid-19 menyadarkan perlunya akselerasi untuk sistem transportasi di masa depan. Smart mobility and logistic, automated and autonomous vehicle yang terintegrasi dengan sistem cerdas akan berdampak pada sistem transportasi jangka panjang.

Pembatasan sosial juga menuntut setiap pergerakan orang tetap bisa dilacak dengan maksimal. Untuk itu BPPT tengah mengembangkan sistem health pass untuk melakukan tracing yang rencananya bakal memanfaatkan dokumen paspor. Dengan demikian, aksesibilitas dan mobilitas dapat diseimbangkan selama masa pandemi Covid-19.

Kepala Pustral UGM yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Prof. Dr. Agus Taufik Mulyono, M.T.; IPU, ASEAN Eng., menyebutkan saat ini diperlukan paradigma baru dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Pasalnya tren mobilitas masa depan akan didominasi dengan sedikitnya pergerakan fisik. Kendaraan tanpa awak juga diprediksi lebih banyak bermunculan. Selain itu masih ada faktor konservasi menuju energi listrik, pelayanan yang berorientasi privat, serta interkoneksi antarmoda agar transportasi tidak hanya bertumpu di jalan raya.

Untuk menghadapi modernitas tersebut, transportasi perlu bertransformasi menjadi sistem yang humanis. Kebersihan, kebahagiaan, Kesehatan, dan kesejahteraan di dalam transportasi menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem yang humanis. Namun di masa Covid-19 kesejahteraan dan kesehatan seolah menjadi dua hal yang kontradiktif. Agus menekankan saat ini yang diperlukan adalah menekan kontradiksi keduanya dengan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan. Transportasi perlu menyediakan ruang agar penggunanya tetap merasa aman dan selamat.

Bukan hanya aspek teknis dan nonteknis, pemangku kepentingan harus mampu mendidik warga agar tercipta perubahan paradigma tersebut jika tidak, produktivitas ekonomi tidak akan tercapai. Informasi positif harus disebarkan untuk mendukung mobilitas warga menggunakan angkutan umum. Peneliti dari berbagai negara menyebutkan angkutan umum termasuk kereta api tidak menjadi sumber penularan Covid-19. Peningkatan kasus justru lebih ditentukan oleh cara manusia melakukan aktivitas di luar mobilitas dengan kendaraan umum. Sehingga kini yang dibutuhkan adalah pengaturan mobilitas manusia agar ekonomi bisa terus produktif.

Pemulihan Industri Jasa Logistik Pasca Pandemi Covid-19

Anggota Tim Ahli Pustral UGM Bidang Logistik, Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P., M.Eng.; mengatakan fungsi kereta api bisa bertambah dari sekadar angkutan barang menjadi angkutan kemanusiaan untuk distribusi alat-alat kesehatan. Kecepatan dan ketepatan menjadi dua hal terpenting dalam distribusi logistik kemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Ketersediaan moda transportasi sebagai bagian dari sistem logistik kemanusiaan dapat diandalkan baik dari kapasitas angkut, keamanan, kecepatan, dan keselamatan. Oleh karenanya diperlukan kesiapan sistem logistik kemanusiaan penanganan Covid-19 melalui dukungan perkeretaapian. Selain itu dibutuhkan dukungan berbagai pihak dalam percepatan distribusi logistik kemanusiaan penanganan Covid-19 dan peluang usaha baru angkutan barang melalui moda perkeretaapian.  

Pendekatan kereta api sebagai tulang punggung distribusi logistik kemanusiaan dilakukan dengan memanfaatkan sebagian gerbong untuk keperluan logistik. Namun operator kereta api perlu membuat desain agar pemanfaatan gerbong menjadi efektif dan efisien. Selain itu pengelola kereta api juga perlu menentukan lokasi stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, serta rute aliran barang.

Dalam jangka pendek operator kereta api harus merencanakan rantai pasok komoditas kesehatan selama masa pandemi. Kemudian menentuan lokasi stasiun sebagai terminal pemuatan dan pendistribusian, serta menerbitkan regulasi yang memastikan operator kereta api mampu menjalankan tugas kemanusiaan selama masa pandemi. Sementara dalam jangka panjang pascapandemi operator perlu merencanakan model bisnis logistik kemanusiaan untuk komoditas yang lebih luas, memperluas jaringan terminal untuk mendukung efektivitas layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).  

Sementara itu, Peneliti Utama Pustral UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc. menyebutkan bisnis logistik bisa dinyatakan kembali pulih apabila memiliki sistem yang mampu beroperasi di dalam wilayah yang sedang mengalami bencana baik alam maupun nonalam di dalam wilayah pascabencana serta di dalam wilayah tanpa bencana. Di samping itu, transportasi logistik memiliki sistem yang mampu beroperasi melayani dari dan antarwilayah tanpa bencana, wilayah yang sedang dalam bencana, dan pascabencana dengan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.   

Perubahan model bisnis diperlukan untuk menjamin aliran kas dan membantu investasi. Pasar yang baru perlu diciptakan agar berbagai layanan pulih dan berpotensi tumbuh. Namun ketika komunitas industri tidak sanggup mengubah model bisnisnya karena keterbatasan biaya pada masa pandemi, maka pemerintah dapat memberikan stimulus keuangan yang dapat memicu pergerakan angkutan barang. Dari sisi pemerintahan juga dibutuhkan perubahan mekanisme anggaran untuk menjamin aliran kas di dunia usaha sehingga mempercepat pergerakan barang dan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro, menambahkan kereta api terus mempersiapkan diri menjadi sarana angkutan logistik berbasis kemanusiaan utamanya di bidang kesehatan melalui emergency medical train. Kondisi terkini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan penyimpanan dan distribusi kebutuhan medis di Indonesia yang meningkat. Dengan begitu kecepatan pengiriman sangat dibutuhkan.

Sarana angkutan rel dipersiapkan dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi yang disyaratkan antara lain pengondisian udara di dalam gerbong yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan pokok produk medis, memastikan produk medis aman selama penyimpanan dan pengiriman, serta penerapan konsep sterilisasi ruangan dalam rangka pencegahan kontaminasi. 

Dalam sesi pembahasan Inspektur Jenderal Kemenhub, I Gede Pasek Suardika menyebutkan ide agar kereta api dioptimalkan sebagai angkutan logistik sebenarnya sudah muncul sejak lama. Hanya saja kajian mengenai kecepatan dan ketepatan masih harus dilakukan. Meski dianggap sebagai sarana yang cepat, ketepatan kereta api sebagai sarana logistik harus dipertimbangkan. Pasalnya kereta api memiliki segmen-segmen tertentu yang membuatnya tidak bisa berperan optimal. Ditambah lagi penyesuaian regulasi yang harus terus dilakukan sebab secara formal jika keberjalanan angkutan tidak sesuai ketentuan yang ada itu berarti bisa dianggap tidak benar.

Plt. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kalog, Edy Setiawan, menambahkan PT Kalog sebagai penyedia jasa logistik siap mendukung akses distribusi logistik kemanusiaan untuk saat ini maupun dalam jangka panjang. Hanya saja yang perlu dipahami kereta api tidak mampu berjalan sendiri dalam penyaluran bahan logistik. Untuk itu diperlukan kerja sama antarmoda untuk memastikan barang yang dikirimkan aman dan selamat. Dengan demikian regulasi untuk pengaturan peran antarmoda dan biaya operasional juga perlu ditetapkan.

Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB, Dr. Ir. Sigit P. Santosa, MSME. Sc.D., sepakat dengan usulan agar kereta api bisa mengambil peluang dalam jangka pendek dengan mengubah sebagian fungsi menjadi angkutan barang. Pengaturan tempat antara penumpang manusia dan logistik perlu dilakukan agar mendapatkan porsi yang efisien. Dalam jangka panjang, penyedia layanan perlu memikirkan sistem berkelanjutan dengan koneksi antarmoda baik angkutan jalan, kereta api, ataupun angkutan laut dan udara.

Direktur Operasi dan Komersial PT Angkasa Pura Cargo, Riyanto Hendry Cahyono, menjelaskan terdapat perbedaan operasional antara angkutan logistik udara dan darat. Pasalnya pada sektor angkutan udara, pesawat logistik bercampur dengan pesawat manusia. Hal ini mempengaruhi struktur keuangan karena jangkauan pengiriman logistik menjadi lebih terbatas jika dibandingkan dengan moda darat.

Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Herma Juniati, menambahkan ada berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jasa logistik. Salah satunya dengan mengoptimalkan logistik di sektor swasembada daerah. Swasembada daerah ini mencakup pengangkutan sejumlah bahan pokok yang tetap dibutuhkan selama masa pandemi. Di samping itu, optimalisasi terhadap angkutan manusia tetap ditingkatkan. Kereta api harus menjadi sarana yang mudah, murah, dan efisien bagi perjalanan manusia.

Komentar