BALITBANGHUB KAJI PEMILIHAN TEKNOLOGI ETC DI INDONESIA

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Electronic Toll Collection di Indonesia : Teknologi dan Penerapannya” pada Rabu (5/2). FGD yang berlangsung di kantor Badan Litbang Perhubungan ini menitikberatkan pada pemilihan teknologi Electronic Toll Collection (ETC) dengan memperhatikan kriteria yang telah disusun oleh peneliti Badan Litbang Perhubungan.

Pemilihan ETC ini di dasari oleh kemacetan yang sering terjadi pada gerbang tol, baik saat memasuki atau saat keluar dari area gerbang tol. Pembayaran dengan menggunakan sistem non tunai ini seyogyanya masih harus dimaksimalkan dengan penggunaan ETC. Hal ini mengingat beberapa kendala yang terjadi, seperti kurangnya saldo pengendara dari tarif tol yang telah ditentukan.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, Eddy Gunawan, pemilihan teknologi ETC perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Setiap teknologi punya kelebihan dan kekurangan, yang terpenting adalah harus benar-benar memperhatikan mana yang dapat diterapkan dan tentunya dapat diterima masyarakat,” ujar Eddy.

Beberapa negara telah menerapkan teknologi baru untuk memecahkan hambatan transaksi di jalan tol, salah satunya dengan melakukan integrasi sistem pembayaran menerus Multi Lane Free Flow (MLFF). Strategi implementasi pembayaran nirsentuh ini didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai ETC. Beberapa teknologi ETC yang ada saat ini diantaranya DSRC, RFID, ANPR/Video Tolling, GPS, dan ISRC.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Tri Hayati mengatakan bahwa pemilihan teknologi tidak bisa hanya diserahkan ke mekanisme pasar. “Sebagai badan yang bergerak di bidang transportasi, kita harus memikirkan mengenai safety dan security, namun yang perlu diperhatikan disisi mana negara harus hadir, terutama terkait safety dan security.

Terdapat pula beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum diberlakukannya MLFF, hal ini sejalan dengan Kepala Badan Litbang Perhubungan. Perwakilan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Agita Widjajanto berkata, "Sebelum penerapan MLFF diperlukan penyelesaian pada beberapa aspek, yaitu payung hukum, sistem transaksi terintegrasi jalan tol, pembentukan BUP, Service level agreement, regident kendaraan bermotor, dan ETLE."

Saat ini BPJT telah melakukan uji coba pembayaran nirsentuh pada tahun 2019 lalu, yaitu pada ruas Tol Bali Mandara, serta pada ruas Tol Jakarta-Merak. Uji coba yang dilakukan pada kedua ruas tol tersebut menggunakan metode yang berbeda. Pada Tol Bali Mandara, BPJT bersama dengan PT JMTO mengimplementasikan teknologi RFID, sementara pada Tol Jakarta-Merak menggunakan teknologi DSRC.

"Beragamnya kepemilikan ruas jalan tol dan sumber pembayaran menyebabkan fragmentasi pengelolaan transaksi dan variasi proses bisnis sehingga perlu dilakukan sistem yg terintegrasi, serta adanya protokol agar semua stakeholder patuh terhadap aturan yg ada," tambah Agita.

Diharapkan dengan adanya kebijakan sistem yang terintegrasi, transaksi menjadi lebih sederhana karena pengguna jalan tol hanya perlu membayar tarif tunggal sesuai golongan kendaraan.

Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, Herawati mengatakan bahwa dari beberapa indikator yang ditetapkan, Dedicated Short Range Communication (DSRC) mendapatkan nilai tertinggi, sehingga menjadi rekomendasi pertama untuk dapat diterapkan di Indonesia.

Namun, kebijakan pemilihan teknologi ETC memerlukan penelitian lebih mendalam lagi, mengingat beragamnya sumber daya, psikologi masyarakat, infrastruktur, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Sehingga dapat ditemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia.

Komentar