BALITBANGHUB KAJI KETAHANAN BISNIS TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Jakarta- Balai Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bekerja sama dengan akademisi asal Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian terhadap daya tahan serta strategi pemulihan bisnis transportasi udara di masa dan pascapandemi Covid-19. Kajian ini dilatarbelakangi anjloknya omzet bisnis sektor transportasi udara sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sejumlah survei bahkan menyebutkan masyarakat tidak akan melakukan perjalanan udara hingga satu tahun ke depan.

Kendati begitu, pemerintah tetap berupaya mempertahankan bisnis penerbangan pada masa pandemi Covid-19. Paradigma baru sekaligus disusun untuk menyongsong bisnis ini pascapandemi. Kajian mengenai ketahanan bisnis transportasi udara ini dipaparkan dalam webinar bertajuk Resiliensi Kinerja dan Strategi Pemulihan Bisnis Sektor Transportasi Udara Pada Saat dan Pascapandemi Covid-19. Webinar ini menjadi merupakan seri kelima dari rangkaian webinar yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2020.

Webinar dihadiri Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti; serta Pengamat Penerbangan, Chappy Hakim. Webinar juga dihadiri Dosen Sosiologi UI, Dr. Ricardi S. Adnan; dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI, Dr. Heri Fathurahman. Keduanya menjadi perwakilan peneliti dalam mengkaji kebijakan untuk ketahanan bisnis transportasi udara.

Pelaku bidang penerbangan turut hadir dalam webinar kali ini, yaitu Direktur Lion Air Group Airport Services, Wisnu Wijayanto; Ketua Umum Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia, Imanuddin Yunus; dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto; dan Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Dina Yuliana.

Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, dalam sambutannya menyampaikan merespons pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak Maret lalu, bisnis penerbangan perlu mengantisipasi dampak yang dimungkinkan bakal terus terjadi. Terlebih transportasi udara memiliki keterkaitan dengan industri lain, salah satunya pariwisata. Jika aktivitas pariwisata dihentikan, maka individu cenderung tidak akan melakukan perjalanan. Keadaan ini berdampak pada menurunnya pergerakan transportasi.    

Hayati menambahkan sektor transportasi udara menjadi sektor dengan kontraksi terbesar tahun ini. Padahal transportasi udara merupakan sektor vital yang berfungsi menjadi penggerak perekonomian nasional, Untuk menjaga keberlangsungan industri transportasi udara, pemerintah melakukan berbagai strategi. Di antaranya pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, pendekatan kebijakan, serta kolaborasi antarsektor.  

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan Kementerian Perhubungan terus melakukan diskusi bersama para pemangku kepentingan dan akademisi. Diskusi ini menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik terkait transportasi udara di tengah pandemi Covid-19.

Budi Karya menekankan dua hal penting dalam keberjalanan transportasi udara. Keduanya adalah ketaatan terhadap protokol kesehatan dan sarana prasarana yang menunjang. “Dunia penerbangan itu dari Aceh sampai Papua, kita berupaya mempersatukan Indonesia,” ungkap Budi Karya.

Penelitian mengenai kebijakan transportasi udara dibagi menjadi empat klaster yakni analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait pembatasan transportasi, pembuatan kebijakan sektor transportasi dalam mencegah persebaran Covid-19 sehingga tercipta transportasi yang aman dan selamat, kebijakan sektor transportasi terhadap ketahanan (resiliensi) dan keberlangsungan industri, serta strategi menuju kebangkitan dan keseimbangan dalam era kebiasaan baru.

Pengamat Penerbangan, Chappy Hakim, menyebutkan pada awalnya industri penerbangan di Indonesia tumbuh secara buttom-up dengan menunjukkan tren yang positif meskipun banyak gejolak di dalamnya. Pemerintah secara prima mengendalikan dua permasalahan utama yakni tingginya angka kecelakaan dan performa penerbangan nasional di mata internasional.

Chappy mengatakan tim nasional keselamatan dan keamanan yang dibentuk pemerintah mampu menekan angka kecelakaan di sektor penerbangan. Sementara berdasarkan standar penerbangan internasional, nilai performa transportasi udara Indonesia berada di atas rata-rata dunia. Sayangnya, pada 2019 lalu dunia penerbangan sempat diwarnai isu mahalnya harga tiket sehingga terjadi persaingan antarpemilik bisnis penerbangan yang tak kunjung terselesaikan.

Dengan demikian, lanjut Chappy, pandemi Covid-19 semestinya dijadikan momentum back to basic bagi pemerintah dalam membuat kebijakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga nantinya keuntungan dari bisnis penerbangan bisa mengalir secara lebih rata kepada masyarakat. Pembenahan terhadap aturan dan penyesuaian protokol kesehatan tidak semestinya menjadi hambatan untuk mengembalikan gairah industri penerbangan.

Pemerintah perlu menyusun strategi jangka pendik antara lain dengan relaksasi pajak, fasilitas yang lebih akomodatif, dan keringanan finansial sebagai stimulus. Di samping itu pengelolaan penerbangan internasional dan domestik juga perlu dibenahi. Chappy mengusulkan selama masa pandemi pemerintah hanya perlu membuka satu bandar udara yang melayani penerbangan internasional. Dengan begitu pengawasan keluar-masuk antarnegara menjadi lebih mudah.

Terbatasnya penerbangan internasional juga dapat dilirik sebagai kesempatan untuk mengembangkan industri penerbangan domestik. Pangsa pasar masih terbuka lebar asalkan kebijakan mampu mengatur ulang rute penerbangan menjadi lebih efisien, menata sistem transportasi pada jalur udara yang terlalu gemuk, dan pembenahan fasilitas bandara. Jika pemerintah tak segera mengambil langkah yang tegas, dikhawatirkan pihak asing dapat mencuri peluang pengembangan ini.    

Dosen Sosiologi UI, Dr. Ricardi S. Adnan yang melakukan penelitian terhadap dampak pandemi Covid-19 di sektor penerbangan nasional menyebutkan pertumbuhan sektor penerbangan pada triwulan pertama 2020 mengalami kontraksi hingga 13,3%. Wisatawan asing pada triwulan ini berkurang 31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, begitu pula wisatawan domestik. Padahal di masa sebelum pandemi Industri penerbangan Indonesia memiliki kontribusi yang secara konsisten meningkat tiap tahun baik arus penumpang maupun arus kargo.

Respons kebijakan terhadap pandemi Covid-19 di sektor penerbangan dinilai sudah tepat. Pemerintah antara lain menerbitkan kebijakan terkait protokol kesehatan, pemulihan ekonomi, maupun manajemen risiko.

Pemerintah melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah membatasi perjalanan orang keluar atau masuk batas wilayah administratif, baik dengan kendaraan pribadi maupun sarana transportasi umum yang di dalamnya termasuk transportasi udara.

Aturan kemudian diubah menjadi Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Surat edaran tersebut menetapkan kriteria dan persyaratan umum mengenai individu yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, di antaranya mewajibkan memiliki hasil tes PCR dan surat keterangan bebas gejala.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah melarang sementara seluruh maskapai penerbangan untuk beroperasi dari dan ke wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar maupun zona merah penyebaran Covid-19.

Kemenhub menginstruksikan kepada operator penerbangan untuk memberlakukan protokol kesehatan di bandara, seperti pengecekan suhu tubuh, penggunaan sarung tangan dan masker, serta pembersihan secara rutin menggunakan disinfektan di bandara. Selain itu, Kemenhub memberikan berbagai instruksi kepada maskapai penerbangan seperti meningkatkan frekuensi pembersihan pada pesawat, memastikan masker, hand sanitizer, sabun, dan air mengalir tersedia selama penerbangan, dan menyediakan area kabin seluas tiga baris kursi yang terpisah dengan jarak satu baris dari kursi yang digunakan oleh penumpang.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI, Dr. Heri Fathurahman, menyebutkan kebijakan pemerintah maupun industri penerbangan perlu menerapkan tiga strategi yang saling terintegrasi, yakni strategi untuk bertahan, strategi tumbuh, dan strategi berkelanjutan.

Pada bisnis penerbangan, strategi untuk bertahan dapat dilakukan dengan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam memulihkan pendapatan nasional yang mempengaruhi pendapatan individu yang dapat dibelanjakan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan belanja pada sektor penerbangan domestik dan internasional.

Sementara itu. strategi tumbuh dilakukan dengan cara menerbitkan aturan penyesuaian tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) untuk penerbangan terjadwal domestik maupun internasional. Maskapai penerbangan juga perlu mengantisipasi biaya-biaya yang kembali ke kondisi normal seperti bahan bakar avtur, pajak, dan pelayanan jasa bandara. Sedangkan dalam strategi berkelanjutan Kementerian Perhubungan perlu menerbitkan keputusan menteri untuk mengembalikan kapasitas angkut hingga 100% bagi penerbangan terjadwal. Dengan demikian, maskapai penerbangan mampu melakukan rekrutmen kembali karyawan.

Pada sektor kebijakan pemerintah, strategi untuk bertahan dilakukan dengan mewujudkan kebijakan ekonomi yang dapat memulihkan pendapatan nasional dan berpengaruh terhadap pendapatan individu. Pemerintah juga dapat melakukan peningkatan belanja pada sektor penerbangan domestik dan internasional. 

Strategi tumbuh dilakukan dengan menerbitkan peraturan terkait penciptaan persaingan sehat dalam industri penerbangan baik penerbangan penumpang terjadwal domestik, internasional, serta penerbangan kargo domestik dan internasional. Dengan begitu strategi berkelanjutan tercipta lewat persaingan sehat pada semua komponen industri penerbangan.

Arah kebijakan pemulihan industri penerbangan ditanggapi beragam oleh para pelaku penerbangan Indonesia. Direktur Lion Air Group Airport Services, Wisnu Wijayanto mengatakan saat ini model pemulihan penumpang sektor domestik lebih memungkinkan ketimbang sektor internasional. Pasalnya puluhan negara masih menutup aksesnya bagi kedatangan penerbangan asal Indonesia. Pemulihan penerbangan domestik ini juga akan mendorong beroperasinya kembali hotel dan agen perjalanan.

Wisnu menegaskan penerbangan kargo dan penumpang tetap harus berjalan beriringan. Dia berpendapat, penerbangan tidak akan efektif jika hanya membawa kargo, namun tidak membawa penumpang. Untuk itu, tugas maskapai salah satunya adalah kembali menciptakan kesan penerbangan yang aman dan menyenangkan. “Praktiknya harus segera dilakukan karena kalau terlambat nanti bisa muncul variabel baru yang mengubah kebijakan lagi,” ujar Wisnu.

Ketua Umum Asosiasi Pilot Helikopter Indonesia, Imanuddin Yunus, mengusulkan adanya regulasi terkait penilaian kinerja awak pesawat. Hal ini berguna untuk mengukur standar kompetensi pilot. Di sisi lain, fasilitas transportasi juga harus dibenahi secara keseluruhan baik untuk bandara berkapasitas kecil atau besar. Di masa pandemi Covid-19, Imanuddin mengusulkan adanya program Flying Doctor sebagai upaya pemerataan fasilitas kesehatan di kawasan-kawasan terpencil.  

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto, menyebutkan saat ini menjadi momentum paling tepat untuk melakukan transformasi transportasi udara. Berbagai layanan perlu diperbaiki seperti jaringan, rute penerbangan, serta proses distribusi logistik. Langkah tersebut dapat berguna untuk menarik kembali minat masyarakat dalam melakukan penerbangan.

Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Dina Yuliana, merekomendasikan integrasi peran dalam pengembangan bisnis penerbangan. Setidaknya ada empat elemen yang perlu menjalin kerja sama dalam pengembangan bisnis penerbangan, meliputi akademisi, komunitas bisnis, pemerintah, dan media massa sebagai sarana promosi.

“Jika fokus pasar ada di dalam negeri maka kita harus mengembalikan kepercayaan diri para pengguna transportasi udara. Caranya dengan menjalin kemitraan, loyalitas, dan kebersamaan yang didukung regulasi,” kata Dina.   

Komentar