BALITBANGHUB GELAR WEBINAR SERI-9 DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN STAKEHOLDER

Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi profesi. Untuk memulai hal tersebut, Balitbanghub gelar kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Webinar dengan topik Efektifitas PSBB dan Dukungan Logistik Kemanusiaan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Selasa (8/12) di Kantor Balitbanghub, Jakarta.

“Badan Litbang Perhubungan dalam melaksanakannya tugasnya tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders,” Ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Kolaborasi pentahelix dinilai penting oleh Menhub, karena berbagai macam stakeholder akan terlibat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. “Saya sangat menekankan pentingnya kolaborasi tersebut,” tambah Menhub.

Menindaklanjuti arahan menhub tersebut, Balitbanghub mengagendakan penandatanganan 10 Nota Kesepahaman Baru dengan mitra kerjasama yaitu Badan Kebijakan Fiskal; Kementerian Keuangan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Universitas Diponegoro; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Riau; Universitas Nusa Cendana; Universitas Cenderawasih; Universitas Pattimura (perpanjangan nota kesepahaman), serta Persatuan Insinyur Indonesia.Penandatanganan Nota Kesepahaman disaksikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan bahwa dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan terukur outcome-nya, serta dapat menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Untuk mempersiapkan kegiatan pada tahun 2021, Balitbanghub juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II. “Sebagai Langkah awal, hari ini juga ditandatangani 11 Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II antara para KPA di Lingkungan Balitbanghub dengan 6 perguruan tinggi,” ujar Hayati.

Enam perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Hassanudin dan Universitas Gadjah Mada.

Lebih lanjut, bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman, Balitbanghub juga melaksanakan rangkaian kegiatan webinar series ke-9 untuk merespons pandemi Covid-19 pada sektor transportasi. Webinar ke-9 ini merupakan kerjasama Badan Litbang Perhubungan dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

Webinar ini menghadirkan 4 pembicara, diantaranya Lektor Teknik Transportasi Laut ITS Tri Achmadi dengan tema Logistik Kemanusiaan dan Dukungan Distribusi Vaksin Covid-19 Pada Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dilanjut oleh Lektor Kepala Teknik Sipil ITS Hera Widyastuti dengan tema Efektifitas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 Guna Menekan Penyebaran Covid-19; kemudian Lektor Kepala Teknik Industri ITS I Ketut Gunarta dengan tema Resiliensi Operator Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Akibat Pandemi Covid-19; serta Lektor Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Putu Rudy Setiawan dengan tema Dampak Kebijakan PSBB Wilayah Jawa Pada Wilayah di Luar Jawa Melalui Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Beberapa rekomendasi awal yang disampaikan diantaranya dalam proses distribusi logistik kemanusiaan akan lebih baik untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapal-kapal negara dan tetap melaksanakan protocol Kesehatan. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perlu adanya kerjasama dengan perusahaan pelayaran milik pemerintah atau swasta. Pengintegrasian distribusi logistik kemanusiaan dengan layanan kapal penumpang atau penyeberangan, dapat menggunakan rute dan jadwal yang tetap melalui kerjasama dengan perusahaan pelayaran milik pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya, bagi operator pelabuhan diperlukan kesiapan dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan beberapa skenario kapasitas kapal maupun pelabuhan. Kemudian, dibutuhkan penerapan PM 41 Tahun 2020 yang disinkronisasikan dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah. Lalu diperlukan penyiapan intermodality dan konektivitas bagi penumpang Pelabuhan.

Saat ini perusahaan pelayaran memiliki resiko kesulitan likuiditas yang cukup berat ketika terjadi penurunan pendapatan sebesar 50%, oleh karena itu pemberian subsidi bagi para operator moda transportasi LSDP untuk menjaga pendapatan dan profitabilitas perusahaan perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil kajian, PSBB tidak mempengaruhi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan laut di Jawa, namun mempengaruhi angkutan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung mas. PSBB juga sangat mempengaruhi aktivitas penumpang di Pelabuhan laut dan angkutan penyeberangan penumpang di jawa. Oleh karena itu,direkomendasikan adanya pelonggaran PSBB untuk memberi ruang pada proses penjalaran atau perambatan ekonomi melalui angkutan penumpang di pelabuhan laut dan penyeberangan di Jawa.

Komentar