Balitbanghub Gelar Seminar Nasional RPP Bandar Udara Perairan Guna Mendukung Pariwisata Nusantara

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) menggelar Seminar Nasional dengan tajuk “RPP Bandar Udara Perairan Dalam Mendukung Pariwisata Nusantara Melalui Kolaborasi Anak Bangsa (Pentahelix)” pada Jumat (15/10) dalam rangka mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bandar Udara Perairan atau waterbase yang merupakan hasil kemitraan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan khususnya Puslitbang Transportasi Udara dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seminar nasional ini menghadirkan lima narasumber, yaitu Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo (Guru Besar Fakultas Hukum UGM), Prof. Dr. Ir Bambang Triatmodjo (Guru Besar Fakultas Teknik UGM), Maruli Simanjuntak (Sub Koordinator Infrastruktur, Aksesibilitas, Konektivitas. Amenitas/Fasilitasi, Digitalisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Dr. Eng. Lukijanto (Plt. Asisten Depti Infrastruktur Konektivitas) dan I Made Pari Wijaya (APV Site Operation The Mandalika ITDC).

Menteri Perhubungan, Budi Karya, menyampaikan bahwa keberadaan Bandar Udara Perairan menjadi sangat penting dikarenakan memiliki fungsi untuk menghubungkan antara moda transportasi laut dan udara, sekaligus menjadi titik simpul pusat hubungan dari suatu daerah dengan daerah kepulauan lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat dan menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia.

Menurut Menhub, saat ini pengaturan waterbase di Indonesia masih sangat umum dan minimalis, di mana mengacu pada payung regulasi penerbangan dan kebandarudaraan.

“Ketentuan yang ada harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengoperasian seaplane dan waterbase. Selain itu, perlu usaha harmonisasi antara peraturan penerbangan dan pelayanaran termasuk kerjasama antar Kementerian/Lembaga, badan uasaha dan akademisi untuk mencapai tujuan,” ujar Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Perhubungan menjelaskan bahwa kajian ini merupakan respon dari fenomena di bidang transportasi belakangan ini yaitu meningkatnya permintaan (demand) terhadap pergerakan transportasi yang bersifat water-to-water dan water-to-land melalui penggunaan pesawat apung atau seaplane dimana menggabungkan 3 sarana transportasi konvensional yaitu darat, laut dan udara.


“Oleh karena itu substansi dari RPP yang telah tersusun ini, pada dasarnya merupakan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam 3 rezim hukum, yaitu hukum transportasi darat, hukum trasnportasi laut dan tentunya hukum transportasi udara,” ucap Umar Aris.

RPP Bandar Udara Perairan disusun berdasarkan muatan substansi yang bersifat umum dan mengandung norma-norma yang sesuai, bertujuan agar memberikan ruang terhadap pengaturan hal-hal khusus yang berkaitan dengan bandar udara perairan di tingkat pelaksana di bawahnya. Dengan demikian, hierarkial pengaturan bandar udara perairan di Indonesia akan sistematis dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam seminar nasional kali ini, Guru Besar FH UGM, Marsudi Triatmodjo, menyebutkan isu-isu strategis yang ada dalam pembuatan RPP, yaitu penentuan rezim pengaturan (udara dan laut), pendefinisian istilah penting, penyesuaian dengan peraturan internasional, pilihan produk hukum, pengaturan perizinan, pembangunan dan pengembangan, wilayah operasional Bandar Udara Perairan, pendanaan dan kerja sama, harmonisasi peraturan dan kelembagaan, serta pemasaran dan pengadaan infrastruktur.

“Adapun dalam rangka mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang sehat dan berkelanjutan, beberapa poin penting telah diakomodir dalam RPP Bandar Udara Perairan. Hal tersebut mencakup tarif, kerja sama, dan tingkat komponen dalam negeri,” ujarnya.

Guru Besar FT UGM, Bambang Triatmodjo, turut membahas RPP Bandar Udara Perairan dari aspek teknis. Menurutnya, waterbase dapat dibangun secara independen atau terintegrasi dengan pelabuhan. Fasilitas dari waterbase sendiri dapat dibedakan menjadi tiga area, yaitu offshore (waterlane, buoys, taxi channels, dll), shoreline (ramps, docks, floating barges, dll) dan onshore (hangar, fuel service, buildings, area parkir, dll). Pemilihan lokasi waterbase akan bergantung pada beberapa faktor, seperti karakteristik seaplane, topografi, angin, besaran gelombang dan arus laut.

Selain rekomendasi pengaturan yang dituangkan dalam RPP, Balitbanghub juga telah mengkaji 4 lokasi yang layak untuk dibangun waterbase dengan status sebagai bandar udara perairan umum, yaitu di Pulau Gili Iyang, Pulau Senua, Danau Toba, dan Mandalika. Keempat lokasi tersebut dipilih dan diperingkatkan terhadap lokasi-lokasi potensial lainnya berdasarkan bangkitan wisata dan pengembangan wilayah.

Balitbanghub juga telah melakukan pemetaan arah dan lokasi water runway, yang juga menjadi bagian dalam penyiapan rencana induk waterbase. Dari 4 lokasi yang telah dipetakan, Pulau Gili Iyang menjadi pilot project dalam uji operasional seaplane sebelum dilakukan pembangunan waterbase di lokasi tersebut dan telah berjalan dengan sukses. (ADH)

Komentar

Tulis Komentar