BALITBANGHUB GELAR FGD PENINGKATAN PERAN PELAYANAN PELABUHAN

Jakarta- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan (Puslitbang LSDP) menggelar Focus Group Discussion (FGD)  dengan tema Peningkatan Peran Pelayanan Pelabuhan pada Kamis (12/11). Kegiatan FGD diselenggarakan secara virtual sebagai salah satu bentuk diseminasi hasil kajian perorangan yang dilakukan para peneliti di lingkungan Balitbanghub.

“Melalui kegiatan ini kamu berharap para peneliti dapat menyampaiakan hasil penelitian yang selama ini dilakukan dan mudah mudahan hasilnya bermanfaat dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan,” ujar Kepala Pusat Penelitian Transportasi Antaramoda, Deddy Cahyadi  saat membuka kegiatan FGD.

Diskusi kali ini membahas 4 hasil penelitian yang disampaikan dengan judul, Kelayakan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi Pelabuhan Terbuka untuk Pelayaran Internasional oleh Bambang Siswoyo, Kajian Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kapal Penumpang Untuk Trayek Nunukan-Tarakan (PP) oleh Sujarwanto, Evaluasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Dumai oleh Kamarul Hidayat, dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Sulawesi Tenggara (Buton – Muna) oleh Wiwit Trisnawati.

Pelabuhan Tanjung Silopo Sebagai Pelabuhan Terbuka

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Peran Pelabuhan sangat vital dalam dunia pelayaran karena pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Oleh sebab itu, Pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan Tanjung Silopo terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pelabuhan ini tidak hanya digunakan sebagai jalur perdagangan dan barang, tetapi juga sebagai pintu embarkasi dan debarkasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke wilayah Sabah, Malaysia. Pelayanan embarkasi – debarkasi PMI dari Pelabuhan Tanjung Silopo-Lahad Datu Malaysia ini baru dibuka pada Maret 2020 lalu.

“Keberadaan Pelabuhan Tanjung Silopo bisa membuka jalur pelayaran dalam dan luar negeri, oleh sebab itu kami melakukan kajian untuk mengidentifikasi fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai pelabuhan terbuka pelayaran Internasional,” jelas Bambang Siswoyo.

Pelabuhan Internasional Hub dikembangkan untuk melayani kegiatan palayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Silopo termasuk dalam pelabuhan pengumpan regional di mana hanya melayani pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, serta pelayaran tol laut dan perintis.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa aspek analisis yang digunakan, seperti analisis bongkar muat barang, analisis hinterland, analisis kebutuhan pelabuhan, dan analisis turun naik penumpang.

“Untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi pelabuhan internasional masih diperlukan adanyanya dukungan dari semua pihak untuk mempersiapkan fasilitas kebutuhan pemerintahan seperti pelayanan satu atap. Selain itu perlu adanya peningkatan kunjungan kapal, karena selama ini masih relative sedikit yang didomonasi oleh kapal antar pulai atau kapal perintis dan kapal tol laut,” pungkas Bambang.

Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Dumai

Inapornet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di Pelabuhan. Sistem yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan ini dimanfaatkan untuk menjamin transparasi pelayanan kapal dan barang.

Tahap awal penerapan Inaportnet secara online dilaksanakan di 16 (enam belas) pelabuhan yaitu Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Tanjung Emas, Bitung, Dumai, Panjang, Banten, Tanjung Uban, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Manggar, dan Ambon. Inapornet pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 di Pelabuhan Makassar.

Pada awal 2019 lalu, Inapornet resmi diluncurkan di Pelabuhan Dumai. Melalui kajian ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap penggunaan Inaportnet pelayanan kapal dan barang guna memudahkan dan percepatan bagi pengguna jasa (Cargo Owner/ Consignee and Freight Forwarder) dalam melakukan permohonan pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Dumai.

“Dari hasil kajian didapati bahwa penerapan sudah cukup efektif dan sesuai dengan fungsinya. Inapornet dapat menurunkan biaya logistik dengan mengkas biaya operasi, meningkatkan kelancaran arus barang di Pelabuhan, efektifitas pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 1-3 hari menjadi 30 menit serta adanya pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest,” jelas Kamarul.

Masih ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan pelayanan, seperti pelaksanaan sosialisasi secara konsiten kepada pengguna jasa dan pihak terkait, penyediaan jasa bantuan atau pendampingan bagi pengguna jasa yang membutuhkan, serta Badan Usaha Pelabuhan agar membangun dan mengembangkan system yang andal dan bersinergi serta terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan, lanjut Kamarul.

Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Sulawesi Tenggara

Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan termasuk Indonesia. Dilihat dari kacamata ekonomi makro, maka transportasi laut merupakan sektor yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan mempunyai peran sebagai pendukung di sektor-sektor lain.

Di Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, transportasi laut digunakan sebagai jalur utama untuk menghubungkan kedua daerah tersebut.Transportasi laut sangat diandalkan dalam menunjang kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

“Lintasan Buton – Muna – Kabaena dikatagorikan lintasan perintis artinya masih disubsidi pemerintah. Saat ini pada lintasan tersebut dioperasikan satu kapal ferry dengan berkapasitas 223 GT (KMP Madidihang) disamping sejumlah kapal angkutan rakyat (kapal kayu) maupun kapal Fibre (speed boats),” jelas Wiwit.

Kondisi pelabuhan pada lintasan Buton – Muna – Kabaena umumnya baik digunakan untuk sandar kapal ferry dan ketiga pelabuhan masing-masing sudah dilengkapi dengan Moverable Bridge (MB) dalam mendukung bongkar-muat kapal.


Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa mayoritas pemumpang memperoleh tiket melalui Agen di Terminal Penumpang Pelabuhan. Masyarakat menyatakan bahwa pembelian tiket melalui agen perjalanan lebih memudahkan dan mereka dapat memilih jadwal yang sesuai.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, terdapat 5 faktor yang harus diperhataika, seperti kulaitas produk/jasa, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya.

Turut hadir memberikan masukan dalam diskusi kali ini, perwakilan dari PT.PELNI; Perwakilan dari PT. ASDP Indonesia Ferry; Ir. Tri Achmadi, Ph.D; Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut.

Komentar