BALITBANGHUB GELAR FGD PELUANG PENDAPATAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ALUR PERAIRAN INDONESIA

Bali - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Puslitbang LSDP) menggelar diskusi terarah dengan tema Peluang Pendapatan Negara Dalam Pengelolaan Alur Perairan Indonesia pada Kamis (26/11). Kegiatan ini turut mengundang para stakeholder terkait secara virtual.

Tujuan dari pelaksanaan FGD kali ini adalah sebagai tahap awal mendiskusikan dan mendapatkan masukan-masukan terkait peluang-peluang pendapatan atas pengaturan alur pelayaran wilayah maritim Indonesia dengan melibatkan para ahli dan pemerhati masalah maritim Indonesia.

“Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang baru ini sehingga bisa menjadi hal yang berpotensi bagi kemaslahatan bangsa dan negara dan kemajuan bangsa ini,” ujar Umiyatun Hayati Triastuti saat membuka FGD kali ini selaku Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan.

Sektor maritim bukan hanya sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara dalam menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia tetapi juga mempunyai peran penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Sebagai negara maritim, Indonesia berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat kawasan aktivitas ekonomi maritim.

“Kita punya alur perairan dan pelayaran yang juga mempunyai potensi-potensi yang besar yang selama ini belum kita manfaatkan,” tandas Hayati.

Potensi Pendapatan

Berdasarkan data bahwa dari 70 persen wilayah laut di Indonesia, 40 persen dilewati angkutan laut dunia dan 90 persen barang di dunia diangkut melalui angkutan laut. Menurut Harry Boediarto selaku Pemerhati-Praktisi Transportasi Laut dan Tata Ruang, penetapan alur pelayaran bagi kapal-kapal internasional yang berlayar lewat perairan NKRI harus dilengkapi dengan infrastruktur elektronik serta tanda-tanda di perairan maupun di peta laut untuk menuntun, memandu kapal-kapal yang lewat alur pelayaran agar lancar, aman, dan selamat.

Selain itu perairan NKRI juga dilewati oleh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang merupakan infrastruktur telekomunikasi handal untuk mengirimkan data dan informasi. Penggunaan SKKL oleh operator komunikasi diperkirakan mencapai 80% di tahun 2027, hal ini jadi sebuah peluang untuk Indonesia.

“Indonesia harus menangkap peluang ini sekaligus mengamankan dan menyediakan infrastruktur serta mengalokasikan “alur laut”, selain itu kita perlu juga memberikan pelayanan untuk menjaga agar kanal tersebut aman bagi peletakan SKKL,” ujar Harry

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa peletakan SKKL di perairan merupakan pilihan yang efektif karena 99% data dan informasi dikirimkan melalui teknologi ini, sedangkan pemilihan teknologi nirkabel (satelit) hanya 1%. SKKL menjadi kanal untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi modern.

Komentar