BALITBANGHUB GELAR DISKUSI TERARAH TERKAIT KEAMANAN PENERBANGAN DAN DUKUNGAN TRANSPORTASI UDARA DI IBU KOTA NEGARA (IKN) BARU

Jakarta-Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) melalui Puslitbang Transportasi Udara menggelar kegiatan diskusi terarah pertama dengan topik keamanan penerbangan dan dukungan transportasi udara di IKN baru pada Rabu (4/11).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk diseminasi hasil penelitian kecil atau perorangan.

“Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi yang kami hasilkan dapat lebih terarah. Kami selalu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi serta mengundang operator dan perwakilan dari masyarakat atau pengguna sebagai bagaian dari good governance,” ujar Hayati.

Hayati melanjutkan, terkait dengan kajian yang akan disampikan sangat menarik karena transportasi udara sebagai salah satu sektor yang cukup kompleks. Regulasi yang ada di sektor udara cukup berat karena terkait dengan sistem internasional sehingga keamanan dan keselamatan harus diperhatikan.

“Terkait dengan IKN, mengingat saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi Covid-19, dari Bappenas menyampaikan untuk perencanaan IKN masih terus dilakukan, namun untuk pembangunan masih menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19 saat ini. Oleh sebab itu diperlukan skenario dalam mengatur angkutan dan ruang udara di ibu kota negara baru,” lanjut Hayati.

Dalam diskusi terarah kali ini terdapat 3 hasil penelitian yang disampaikan dengan judul, Standar Pemeriksaan Izin Masuk Penumpang ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara yang disampaikan oleh Lita Yarlina, Kajian Penataan Manajemen Ruang Udara Ibu Kota Negara (IKN) oleh Harry Yanto LB  dan Kajian Manajemen Angkutan Udara di Ibukota Negara oleh Sitti Subekti.

Pemeriksaan Izin Masuk Penumpang ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara

Berdasarkan PM 51 Tahun 2020, disebutkan bahwa daerah keamanan terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah pengendalian keamanan, di mana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.

Kepala Puslitbang Transportasi Udara, Novyanto Widadi menyebutkan bahwa kajian Standar Peneriksaan Izin Masuk Penumpang ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara ini menitik beratkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan izin masuk penumpang di bandar udara dan diharapkan dapat dijadikan sebagai standar dalam prosedur pemeriksaan penumpang di bandar udara.

Penelitian dilakukan di 5 (lima) lokasi yakni, Direktorat Keamanan Penerbangan, Jakarta; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Kualanamu, Medan; Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin.

“Mengingat kondisi pandemi Covid-19 terdapat beberapa penyesuaian dalam penelitian ini didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Langkah-Langkah Keamanan Penerbangan dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dari kelima bandara yang kami survei telah malakukan prosedur sesuai dengan SE,” jelas Lita Yarlina.

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan bahwa, dari lima lokasi bandar udara terlihat bahwa penetapan petugas Avsec dan peralatan security check (pengamanan) disesuaikan dengan lay out dan ketersediaan luasan area di terminal (area public) dan daerah keamanan terbatas. Selain itu ada penyesuaian pemeriksaan di masa pendemi Covid-19 seperti pemasangan alat thermo scan dan pemeriksaan hasil rapid/PCR tes.

“Saat ini, Ditjen Perhubungan Udara baru saja mengeluarkan KM 211/2020 tentang PKPN yang telah merevisi prosedur penerbitan dokumen angkutan udara  terkait penumpang yang check in tanpa bagasi maka saat check in tidak perlu menunjukkan identitas diri,” imbuh Lita.

Penataan Manajemen Ruang Udara IKN

Sebagai upaya mendukung rencana pemindahan ibu kota negara baru, diperlukan penataaan ruang udara untuk pengoperasian penerbangan. Ibu kota Negara merupakan kawasan/wilayah yang menjadi titik utama pergerakan untuk pelayanan kegiatan Pemerintahan dan kerjasama Internasional sehingga perlu dukungan transportasi udara untuk menghubungkan kota kota di dalam negeri dan luar negeri.

Saat ini terdapat dua bandar udara pendukung di kawasan IKN yakni, Bandara Samarinda Baru APT Pranoto, dan Bandara Sepinggan Balikpapan. Oleh sebab itu diperlukan kajian untuk mengevaluasi dan menganalisis penataan manajemen ruang udara operasional penerbangan di rencana IKN.

“Pengelompokan ruang udara terdiri atas beberapa kelas ruang udara yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kaidah penerbangan, pemberian separasi, pelayanan yang disediakan, pembatasan kecepatan, komunikasi radio, dan atau persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan,” jelas Harry.

Terkait dengan kondisi eksisting ruang udara dari dua bandar udara tersebut dapat dilihat bahwa Terminal Control Area (TMA) Balikpapan masuk dalam kelas B dan Balikpapan Control Zone masuk dalam kelas C. Sedangkan untuk Bandara Samarinda, Airspace Classification masuk dalam kategori C.

Selanjutnya peneliti melakukan evaluasi dengan membandingkan beberapa hal seperti status pelayanan, jenis pesawat yang beroperasi, klasifikasi ruang udara, separasi pesawat, kecepatan pesawat, fasilitas navigasi, kapasitas runway, dan kapasitas ruang udara di kedua bandara pada kondisi eksisting dan rencana IKN. Dari hasil evalusi tersebut didapatkan bahwa kapasitas runway dan kapasitas ruang udara pada rencana IKN mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi eksisting.

Manajemen Angkutan Udara di Ibukota Negara

Angkutan udara menjadi salah satu aspek penting untuk melayani pergerakan orang dan barang menuju IKN. Angkutan udara sangat berperan penting dalam penyelenggaraan konektivitas transportasi di Ibukota Negara baik pelayanan domestik atau internasional.

Kajian kali ini lebih berfokus pada analis kondisi eksisting dan manajemen pelayanan angkutan udara dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pergerakan penumpang dan barang di Ibukota Negara. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei online dan data sekunder dari data BPS, data PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Sepinggan Balikpapan dan UPBU APT Pranoto Samarinda.

“Dari hasil penelitian terdapat 8 provinsi yang terhubung dan dilayani kedua Bandara dan 6 propinsi dapat diakses dari bandara Sepinggan, dan sekitar 14 propinsi masih belum terhubung langsung dengan IKN. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan rute penerbangan agar kedua bandara bisa berperan saling mendukung untuk melayani pergerakan pesawat, penumpang dan kargo di IKN,” ujar Bekti.

Bekti juga memberikan rekomandasi untuk membagi rute penerbangan berdasarkan type pesawat yang digunakan (Seperti Halim dan Husein serta Adi Sucipto). Penerbangan langsung dari Ibukota propinsi lain dengan type pesawat besar dan menengah.  Bandara APT  Pranoto masih tetap berfungsi sebagai bandara untuk pelayanan penerbangan perintis penumpang dan perintis kargo.

Mengatur kedua bandara sebagai kesatuan pelayanan multiairport, dengan single operator. Bandara APT Pranoto dan Sepinggan dapat saling mendukung dan berfungsi sebagai bandara primary dan secondary. Dengan single operator bisa mengurangi konflik kepentingan dalam operasional bandar udara.

Turut hadir dalam disku kali ini Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur Navigasi Penerbangan, Direktur Angkutan Udara, Kepala Kantor OTBAN wil I-Soekarno Hatta, Direktur Operasi Perum LPPNPI, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), Cucuks Suprojo, dan Airnav Indonesia.

Komentar