BALITBANGHUB DORONG KEBIJAKAN STRATEGIS BAGI ANGKUTAN LOGISTIK DI MASA PANDEMI

Jakarta- Angkutan logistik menjadi salah satu sektor transportasi vital pada masa pandemi Covid-19. Terbatasnya pergerakan orang saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta membuat peluang bagi angkutan logistik untuk mengembangkan bisnisnya. Tak terkecuali bagi angkutan logistik udara dan laut yang kian dibutuhkan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok.

Kajian mengenai angkutan logistik di masa pandemi Covid-19 dibutuuhkan untuk mendorong terciptanya kebijakan strategis di masa mendatang. Kebijakan ini diharapkan tetap relevan dengan kondisi paspapandemi Covid-19 dan dapat mendorong tumbuhnya bisnis di bidang transportasi logistik. Oleh karenanya, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bekerja sama dengan para peneliti melakukan kajian di bidang transportasi logistik. Dua perguruan tinggi negeri yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) ikut terlibat dalam penelitian ini. 

Kajian ini diperkuat dengan diskusi bersama para pelaku transportasi logistik dalam webinar bertajuk Ketahanan Angkutan Logistik Pada Masa Pandemi Covid-19, Kamis (24/09). Webinar kali ini menjadi webinar kelima dalam rangkaian webinar series yang diselenggarakan untuk merespons dampak pandemi Covid-19 di sektor transportasi sekaligus memperingati Hari Perhubungan Nasional 2020.

Hadir dalam webinar tersebut, Kepala Balitbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; serta Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.. Hadir pula Dosen Fakultas Teknologi Industri ITB, Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D.; Lektor Kepala Teknik Sipil UI, Ir. Tri Tjahjono, M.Sc., Ph.D.; Dosen Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) UI, Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D.; serta Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi.

Sebagai pembahas, enam pelaku transportasi logistik hadir dalam webinar, yakni Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono; Staf Ahli Menteri Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan), Sugihardjo; VP of Commercial Performance PT Angkasa Pura II, Wisnu Rahardjo; Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan; serta Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Herawati.   

Kepala Balitbang Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, menyatakan kolaborasi penelitian Badan Litbang Perhubungan bersama perguruan tinggi pada 2020 terbagi dalam empat klaster. Keempatnya saling berkaitan untuk mendukung terciptanya strategi pemulihan pada tatanan kehidupan normal baru di sektor transportasi. Empat klaster kajian meliputi monitoring dan pelaksanaan kebijakan PSBB serta larangan mudik dalam rangka mencegah persebaran Covid-19, dampak efektivitas kebijakan PSBB sektor transportasi terhadap upaya mencegah persebaran Covid-19, adaptasi terhadap dampak pandemi dan kebijakan PSBB untuk ketahanan bisnis transportasi, terakhir mengenai kajian strategi mitigasi dan pemulihan menuju kebangkitan keseimbangan normal baru yang lebih humanis, beradab, dan produktif.

Hayati berharap kajian kali ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menjamin ketersediaan logistik bagi masyarakat dalam rangka menekan persebaran pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan juga dibutuhkan dalam mendukung penetapan peraturan bagi para pelaku logistik dalam membangun ketahanan dan mendukung perbaikan ekonomi pascapandemi Covid-19. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tak memungkiri jika pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan ini berakibat langsung pada penurunan produksi dan distribusi barang yang berimbas pada transportasi logistik. Kendati demikian, Budi Karya menggarisbawahi peran logistik yang sangat strategis. Untuk itu, pihaknya berupaya melakukan pemulihan jangka panjang, bahkan hingga pascapandemi Covid-19.

Pemerintah berjanji akan mendukung penuh keberjalanan transportasi logistik melalui kebijakan strategis. “Namun demikian, sistem transportasi juga harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Budi Karya.

Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., mengatakan saat ini tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi ketidakpastian keadaan. Selama pandemi berlangsung, beberapa sektor barang dan jasa mengalami penurunan cukup drastis antara lain sektor minyak dan gas (migas) dan transportasi. Keadaan ini diperparah dengan resesi ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharuskan mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam menghadapi situasi ini.

Dosen Fakultas Teknologi Industri ITB, Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D., mengatakan pada masa PSBB, protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dinilai berjalan cukup efektif. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan di bidang sarana dan sumber daya manusia mencapai 87,5%. Perinciannya antara lain kepatuhan terhadap pemakaian masker dan hand sanitizer berada di atas 90%, sedangkan penetapan jarak fisik 81,25%.

Analisis terhadap dampak pembatasan transportasi logistik dapat disimpulkan perlunya alternatif kebijakan yang mengarah pada jaminan operasional. Pemerintah dapat mengambil langkah dengan menjamin kegiatan operasional transportasi logistik tidak terdampak oleh penutupan wilayah (PSBB), mendorong adanya konsolidasi dan jaminan keamanan bersama antaroperator logistik, dan pemberian insentif bagi pegawai dengan skema dua keuntungan yakni membatasi pergerakan orang namun tetap bisa meningkatkan daya beli.

Pada sisi permintaan barang terjadi penurunan terhadap komoditas fresh, permintaan tetap pada komoditas sembako, dan kenaikan permintaan pada bahan olahan utamanya komoditas lokal. “Olahan lokal berjarak dekat inilah yang justru meningkat dan dapat menjadi bisnis di masa PSBB,” kata Titah.

Perubahan pola konsumsi menuntut kebijakan baru yang mesti dikeluarkan, utamanya di sektor fresh food atau makanan yang tidak tahan lama. Beberapa alternatif kebijakan diusulkan antara lain, pembelian dalam skala besar yang dilakukan pemerintah dari petani. Pemerintah kemudian bertanggung jawab menyalurkan kepada rakyat dalam bentuk paket sembako murah. Pemerintah dapat membantu mengubah manajemen penjualan yang semula berbasis offline menjadi online. Hal serupa juga bisa diterapkan pada produk-produk nonprimer seperti mode dan gaya hidup. Terakhir, perlu adanya preservasi/ pengawetan terhadap komoditas pangan tanpa mengubah bentuknya.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan banyak sektor yang harus dipertahankan dari transportasi logistik di tengah pandemi Covid-19. Menurut Yukki, transportasi logistik tidak tidak sekadar berbicara transportasi dan logistik, di dalamnya diperlukan manajemen manusia, keuangan, dan data.

Dengan demikian, pengelolaan jasa transportasi logistik dapat dikelompokkan berdasarkan komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya. Kesimpulan sementara menunjukkan sebagian besar kegiatan logistik terdampak pandemi Covid-19 misalnya jasa logistik moda laut, udara, dan pengangkutan bahan ekspor-impor. Di sisi lain, banyak kegiatan logistik yang masih bisa bertahan bahkan mengalami pertumbuhan positif antara lain jasa e-commerce, angkutan barang kiriman, dan pergudangan bahan pokok.

Lektor Kepala Teknik Sipil UI, Ir. Tri Tjahjono, M.Sc., Ph.D., menambahkan pandemi Covid-19 berdampak pada ekspor netto, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta nilai tambah sektor ekonomi.

Dosen Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) UI, Nuzul Achjar, M.Sc., Ph.D., melanjutkan pandemi Covid-19 membuat ketidakpastian pada sektor logistik. Pertumbuhan sektor logistik dan pergudangan melandai, bahkan turun. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis yang dijalankan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan relaksasi pajak daerah di sektor transportasi dapat dilakukan antara lain dengan meringankan pajak parkir/ terminal barang, kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pengurangan pokok pajak daerah meliputi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pada ranah kebijakan makro dan mikro sejumlah rekomendasi diberikan di antaranya menggiatkan dinamika kegiatan sektor di luar transportasi, pembukaan pelabuhan laut, penerapan protokol kesehatan di simpul transportasi, pengadaan sarana tes Covid-19 dari pemerintah, dan persiapan SDM serta teknologi untuk meningkatkan performa angkatan laut.

Kepala BPSDM Perhubungan, Sugihardjo, menanggapi rekomendasi kebijakan dan kaitannya dengan pengembangan SDM di lingkungan pegiat perhubungan. Menurutnya pandemi harus bisa dijadikan langkah awal untuk berinovasi, utamanya dilakukan oleh lembaga pendidikan. Sugihardjo memberi contoh inovasi yang saat ini tengah berjalan adalah pembelajaran sistem online. Dengan model ini, sumber-sumber pembelajaran mancanegara bisa diakses dengan mudah tanpa perlu didatangkan. Namun pembelajaran sistem online dinilai tidak efektif bagi pelajaran yang membutuhkan praktikum.

Begitu pula dengan sistem transportasi dan logistik yang ada saat ini. Menurut Sugihardjo, ranah transportasi logistik masih memerlukan banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari. Misalnya untuk menghubungkan transportasi dengan manajemen industri. Pasalnya fokus transportasi kini lebih banyak mengarah pada hard skill. Padahal soft skill manajemen dan pelayanan juga sangat dibutuhkan. “Fakultas dan Prodi tentang logistik masih harus kita kembangkan dan ada kajian lebih lanjut,” ungkap Sugihardjo.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi, menyebutkan penerapan PSBB harus dapat menjamin keberjalanan transportasi logistik bagaimanapun caranya. Oleh sebab itu diperlukan fasilitas dan kolaborasi yang riil antarmoda transportasi.

Cris Kuntadi mewacanakan kajian mengenai alihmoda yang bisa diteliti lebih lanjut. Masa PSBB menjadi momentum yang tepat mengingat volume kendaraan bermotor cenderung berkurang. Padahal, di DKI Jakarta, kendaraan bermotor memenuhi lebih dari 90% kapasitas jalan. “Selain mobil, transportasi alternatif adalah kereta, namun masih perlu dilakukan kajian,” ujar dia. 

Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono, mengatakan PSBB tetap harus berpihak pada efektivitas angkutan logistik. Angkutan barang tidak boleh terganggu meskipun tetap ada penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

VP of Commercial Performance PT Angkasa Pura II, Wisnu Rahardjo, mengatakan kontraksi akibat pandemi tidak berdampak besar pada kargo udara yang hanya turun sekitar 5% di Bandara Soekarno-Hatta. Bisnis ini bahkan makin bergeliat beberapa bulan belakangan namun masih terkendala keterbatasan jumlah penerbangan. Untuk itu PT Angkasa Pura II berupaya meningkatkan fasilitas logistik udara salah satunya rencana pembangunan kawasan kargo di kompleks bandara tersebut seluas 90 hektare. Wisnu juga berharap adanya penelitian lanjutan mengenai kargo udara. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, melihat tidak adanya larangan bagi operasional transportasi logistik seperti bus dan truk. Namun sebagian besar aktivitas pengirman jarak jauh menurun akibat pandemi Covid-19. Sementara pengiriman jarak dekat untuk kebutuhan pokok dan e-commerce belum dapat menutupi kerugian akibat terdampaknya trayek pengiriman jarak jauh. 

Peneliti Madya Badan Litbang Perhubungan, Herawati, mengusulkan kebijakan transportasi berkelanjutan yang berguna di masa mendatang. Herawati menambahkan ke depannya kompetensi penguasaan teknologi dan manajemen bisnis perusahaan angkutan barang harus dikuasai pelaku usaha. Dua komponen itu masih harus dilengkapi pembangunan infrastruktur yang memadai. Kebijakan mengenai penguasaan kompetensi ini dapat dibagi sesuai tingkat wewenang, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Komentar