Balitbanghub Bersama UI Kaji Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia

Penggunaan unmanned aircraft system (UAS) atau remotely-piloted aircraft system (RPAS) atau yang dikenal dengan sebutan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak telah menjadi suatu tren yang terus berkembang. Pesawat tanpa awak kecil pada umumnya telah digunakan untuk berbagai kepentingan rekreasi, seperti pengambilan foto atau video namun penggunaannya kini berkembang meliputi penggunaan pesawat tanpa awak sebagai sarana angkutan barang yang saat ini telah dikembangkan oleh beberapa pihak terkait. Keadaan ini pun menjadi suatu tantangan tersendiri dimana pesawat tanpa awak menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bersama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah mengeluarkan kajian terhadap pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia. Kajian ini dikeluarkan sebagai tanggapan Kementerian Perhubungan terhadap perkembangan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang transportasi udara tanpa awak, yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Secara garis besar, kajian ini menitikberatkan pentingnya peraturan dan regulasi yang bersifat komprehensif terhadap seluruh unsur pengoperasian pesawat udara tanpa awak. Aspek-aspek penting seperti lisensi pesawat udara tanpa awak, lisensi dan pelatihan pengguna pesawat udara tanpa awak, peran masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan Kementerian/Lembaga terkait, hingga sanksi-sanksi yang diperlukan

Berkenaan dengan hal tersebut, Balitbanghub menggelar seminar nasional bertajuk “Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia” pada Jumat (8/10) guna mempublikasikan hasil kajian dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang dilakukan tim Balitbanghub khususnya Puslitbang Transportasi Udara dan UI serta memberi edukasi dan informasi kepada masyarakat umum terkait perkembangan pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan regulasinya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umar Aris, menyampaikan bahwa terlepas dari pengkategorian UAS berdasarkan berat, perbedaan dalam klasifikasi UAS terkait kelas, rentang harga, jenis penggunaan, dan kaidah operasi, pada akhirnya memberikan gambaran tentang tingkat resiko yang harus dihadapi dalam pengoperasiannya. Resiko sedang hingga tinggi diberikan oleh UAS pada kelas mainan, konsumer, dan prosumer yang sebagian besar operasinya banyak dilakukan untuk keperluan pribadi atau personal seperti fotografi, dokumentasi, dan pemetaan.

Menurutnya, untuk memitigasi seluruh resiko yang ada, integrasi UAS dalam operasi penerbangan dan ruang udara harus memenuhi 5 aspek utama yang meliputi keselamatan, keamanan, lalu lintas udara, sosio-ekonomi, dan regulasi.

“Sebagai salah satu aspek yang menjadi prioritas, regulasi memegang peranan penting dalam menjamin berlangsungnya operasi UAS yang selamat, tertib, dan lancar,” ujar Umar Aris.

“Di samping pengaturan terhadap penggunaan ruang udara, kami turut mempersiapkan pengaturan terhadap sertifikasi UAS dan operator UAS serta lisensi bagi personel penerbang UAS. Hal ini bertujuan agar aspek keselamatan dan kelayakan operasi UAS dapat terpenuhi dan terjamin dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapuslitbang Transportasi Udara, Novyanto Widadi, juga menyampaikan bahwa untuk menyelaraskan dengan tatanan perundang-undangan, Balitbanghub bersama DRC Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang berdasarkan atas kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dengan harapan dapat terciptanya sistem peraturan yang komprehensif dan harmonis di Indonesia.

“Berdasarkan apa yang telah kami susun ini, bentuk pemanfaatan yang paling baik adalah terbentuknya landasan untuk menjembatani perkembangan teknologi dan pengaturan efektif, serta mendukung peningkatan safety, security, and services di sektor transportasi udara,” ungkapnya.

Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memaparkan ruang lingkup dari penyusunan Rancangan Peraturan ini, diantaranya kegiatan yang menggunakan SPUTA Indonesia yang dioperasikan di wilayah udara Indonesia, kegiatan yang menggunakan SPUTA yang dikendalikan dari tempat selain pada pesawat udara, setidaknya oleh 1 (satu) orang penerbang sistem pesawat udara tanpa awak, semua pengoperasian SPUTA yang dilakukan dengan sewa, atau tanpa bayaran yang dilakukan oleh orang perorangan atau Operator SPUTA dan tidak berlaku bagi untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh SPUTA Negara.

“Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan yang telah dilakukan dimulai dari penyusunan policy brief untuk identifikasi permasalah yang dapat diatur dalam tingkat Peraturan Pemerintah, penyusunan naskah akademik peraturan, dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pada Bulan Juni – Agustus 2021,” ucapnya.

Dengan terbangunnya model regulasi yang komprehensif, diharapkan dapat terciptanya operasi penerbangan UAS yang terintegrasi secara menyeluruh dan mendorong perkembangan aktivitas perekonomian Indonesia seiring dengan berkembangnya teknologi di sektor transportasi udara.

Turut hadir dalam kegiatan Seminar Nasional “Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia” Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, Direktur Operasi Sumber Daya, Kemenkominfo, Dwi Handoko, Perwakilan dari Direktorat Impor Kementerian Perdagangan, Iman Kustiaman, Tim Advokasi Penelitian Kemenhub, Umiyatun Hayati Triastuti.(AD)

Komentar

Tulis Komentar