BADAN LITBANG PERHUBUNGAN LAKSANAKAN PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Jakarta – Mengawali tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Rabu (5/1) di Ruang Rapat Garuda.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Pejabat Tinggi Madya dengan Pejabat Tinggi Pratama serta Pejabat Tinggi Pratama dengan Pejabat Administrator merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris, mengatakan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen untuk merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

“Perjanjian Kinerja Tahun 2022 di lingkungan Badan Litbang Perhubungan sendiri telah disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada,” ujar Umar Aris.

“Perjanjian Kinerja ini menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan disusun tiap triwulan dan pada akhir tahun 2022,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Litbang Perhubungan, Pandu Yunianto, melaporkan terkait kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 di Badan Litbang Perhubungan, diantaranya:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 serta dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2022;

3. Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2022 ini memuat sasaran strategis, program/ kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran yang menjadi pedoman dan tolak ukur pencapaian kinerja tahun 2022;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun dan ditandatangani secara berjenjang mulai Pejabat JPT Madya hingga Pejabat Administrator yang disusun paling lambat 20 hari untuk Unit Kerja Eselon II dan III, serta 25 hari untuk Unit Kerja Eselon I setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima.

Dengan terselenggarakannya Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Umar Aris berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk menuntun pelaksanaan dan pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022 sesuai target yang telah ditetapkan.


Komentar

Tulis Komentar