Loading...
Berita

FGD Litbang Mengusung “Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademis Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).”

4

Untuk mendiskusikan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) sekaligus mencari masukan sebagai bahan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistranas, Badan Litbang menghadirkan  tiga Pembicara seperti, Pakar Transportasi Antarmoda, Dr. Ir. L. Denny Siahaan, Ms.Tr., dengan topik bahasan tentang Kebijakan Pelayanan Transportasi di Masa yang Akan Datang dalam Perapektif Sistranas. Kemudian Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan, Dr. Umar Aris, SH, MH, MM., dengan membawakan topik bahasan tentang Kebutuhan Pengaturan di Bidang Transportasi di Masa yang Akan Datang dalam Perspektif Sistranas. Pembicara lainnya adalah Guru Besar Universitas Tarumanegara, Prof. K. Martono, SH, LLM., yang membawakan topik bahasan tentang kebutuhan Pengaturan di Bidang Transportasi di Masa yang Akan Datang dalam Perspektif Sistranas.

Materi diskusi yang disampaikan oleh tiga pakar tersebut ditanggapi oleh para pembahas dari berbagai instansi, akademisi, dan pengamat. Para pembahas itu diantaranya adalah: Ketua STMT Trisakti Dr. Ir. Tjuk Sukardiman, Darmaningtyas (MTI), Capt. Nababan (Pakar Transportasi Udara), Ir. Ellen Tangkudung, M.S., (UI), Ir. Harun Al Rasyid (ITB), Djoko Setjowarno (Unika Soegijapranata, Semarang), Prof. Yamin Jinca (Unhas), dan Dr. Ek. Ranendra (ITB).

Kegiatan Focuss Group Discussion itu sendiri dibuka langsung oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc., dan moderator Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Litbang Perhubungan Ir. Imran Rasyid, MBA.

Dalam paparannya , Dr. Ir. L. Denny Siahaan, Ms.Tr. Pakar Transportasi Antarmoda menyampaikan bahwa UU Sistranas sudah pernah diusahakan sampai Kemensetneg, namun mengalami kebuntuan. Solusinya dari setneg hanya multimoda saja yang diakomodir, selebihnya dianggap telah masuk dalam 4 UU transportasi. Posisi sistranas saat ini telah memiliki naskah akademis, langkah2 perwujudan UU, dan konsep UU, namun pembinaan pada konsep sistranas perlu diatur siapa berbuat apa. JaringanTransportasi Nasional perlu aturan agar dapat sistematis. Menganalogkan dengan rencana nasional tataruang, karena sistranas sudah memiliki padanannya berupa Tatranas, Tatrawil, Tatralok,” Jelas Denny.

Lebih lanjut L. Denny menyampaikan, bahwa naskah akademis sebetulnya sistranas sudah setingkat dengan sislognas, RTRW RPJMN dan ICT, namun pada kenyataannya tidak demikian. Biaya logistik di Indonesia 27% dari PDB beda jauh dengan di Amerika yang hanya 9.9 % dari PDB. Model yang digunakan sistranas adalah four step regional travel forecasting model, sehingga tidak kesisteman, tambahnya.

 

Pembicara Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub, Dr. Umar Aris, SH, MH, MM., mengatakan Sistranas tidak dibuat dari nol, tetapi menyempurnakan konsep yang sudah ada. Badan Litbang Perhubungan perlu mempersiapkan justifikasi substansi materi muatan, apakah akan dibuat dalam kemasan peraturan apa? Dalam menetapkan kemasan hukum yang sesuai  perlu mengacu pada peraturan perundangan No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembuatan perundangan.

Umar Aris menjelaskan., Pada Undang-UndangTransportasi, seperti UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU 1/2009 tentang Penerbangan, UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, dan UU 17/2008 tentang Pelayaran Sistranas telah dikukuhkan sehingga sistranas pada masa itu tidak dijadikan regulasi resmi. Untuk mewujudkan regulasi resmi, maka Politik hukum/perundangan tergantung pada political will pemerintahâ”, katanya.

Mengemas Sistranas harus mampu mengelaborasi kontennya seperti, Moda apa saja yang akan diakomodir di dalam Sistranas? Hal equal apa yang harus diatur?, Selain bentuk moda, apa indikatornya? Misalnya indikator Keselamatan, keamanan dan pelayanan. Sistranas harus mampu mengidentifikasikan secara konkrit, apabila Sistranas akan diusulkan menjadi Undang-Undang, maka harus dipertimbangkan dampaknya terhadap Undang-Undang terkait lainnya, karena akan memungkinkan terjadinya penyesuaian dan perubahan.” jelasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *